Celios: Purbaya Jago Bikin Gimmick, Rp 200 Triliun Belum Sentuh UMKM dan Masyarakat Bawah

Dengan begitu, kata Purbaya, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tarik Dana MBG yang Tak Terserap Optimal

Selain itu, Purbaya juga menyatakan bakal menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dananya tidak terserap maksimal, terhitung akhir Oktober hingga Desember.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Dia mengatakan, nantinya dana yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain.

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun tidak terpakai, saya ambil uangnya."

"Tidak ada bedanya kok, enggak ada yang berubah. Kalau enggak dipakai ya diambil, di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

Desak Pembangunan Kilang Minyak
Purbaya meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Dia mengatakan, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Purbaya pun menegaskan, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya menambahkan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

Pangkas Transfer ke Daerah

Purbaya menyatakan bakal memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.

Namun, sejumlah gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta agar Purbaya tak memotong anggaran TKD tersebut.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penurunan anggaran TKD 2025 itu membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Purbaya pun memahami keinginan pemda agar beban mereka dikurangi dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, untuk saat ini, katanya, dirinya selaku Bendahara Negara masih harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan.

Purbaya kemudian menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk menstimulus perekonomian.

"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya pun berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka. 

"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa seharusnya seperti ini lagi (TKD naik)," tukasnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan