JAWABAN MENOHOK Mahfud MD saat KPK Minta Data Pendukung Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

TRIBUN-MEDAN.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan tanggapan terkait pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengenai dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Proyek ini menjadi sorotan publik belakangan ini karena nilai investasinya yang mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Mahfud MD menyebutkan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai USD 52 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya di Cina yang hanya sekitar USD 17–18 juta per kilometer.

Baca juga: Respons Mahfud MD, Rencana Menkeu Purbaya Bubarkan Satgas BLBI yang Dibentuk di Era Sri Mulyani

Pernyataan ini memicu respons dari KPK yang menyatakan belum menerima laporan resmi terkait dugaan tersebut, namun berharap Mahfud MD dapat menyerahkan data dan dokumen pendukung untuk memperjelas dugaan mark up tersebut.

Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini KPK belum mendapatkan informasi resmi baik dari internal maupun eksternal.

Namun, ia yakin Mahfud MD memiliki data tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

• Duduk Perkara Kereta Cepat Whoosh di Era Jokowi, Mahfud MD Buka-bukaan Dugaan Pidana, Utang 116 T

KPK juga akan menelaah informasi tersebut terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

Mahfud MD sendiri menegaskan bahwa KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan resmi.

Menurutnya, dugaan mark up ini pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

Oleh karena itu, Mahfud menyarankan agar KPK memanggil Anthony Budiawan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: Respons Luhut Pandjaitan soal Kereta Cepat Whoosh Beban Utang dan Bunga Jadi Sorotan

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki data awal terkait dugaan korupsi proyek Whoosh untuk segera melaporkan secara resmi agar dapat ditelaah lebih lanjut.

KPK menegaskan bahwa setiap laporan akan dipelajari dan dianalisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Mensesneg di era Presiden Joko Widodo di tahun 2015, yang kemudian mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek ini sempat menjadi sorotan karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.