Bantah Cuma Jadi Juru Bayar, Purbaya Tantang Rocky Gerung Minta Maaf Jika Ekonomi Tubuh 6 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik tajam dari akademisi Rocky Gerung dengan sikap terbuka.

Menurutnya, sebagai pejabat publik, kritik adalah hal yang lumrah dan bahkan bisa menjadi bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Rocky Gerung sebelumnya melontarkan kritik terhadap Purbaya, termasuk menyebutnya “pura-pura banyak gaya” dan menyindir peran Menteri Keuangan hanya sebagai “juru bayar”.

Menanggapi hal itu, Purbaya tidak merasa tersinggung dan justru menganggap kritik sebagai pengingat agar tidak terlena dalam jabatan.

“Jangan terlena juga, tidur mulu. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buah yang banyak, gaji naik, terus tidur. Saya ke sini bukan untuk tidur. Itu kritik positif menurut saya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Namun, ia membantah anggapan bahwa peran Menteri Keuangan hanya sebatas membayar tagihan negara.

“Salah satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, tidak betul,” tegasnya.

Kinerja Ekonomi Jadi Jawaban Terbaik

Purbaya menilai bahwa penilaian publik bisa berubah seiring waktu, terutama jika pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang positif.

Ia menyebut bahwa jika pertumbuhan ekonomi berhasil ditingkatkan, maka kritik seperti yang dilontarkan Rocky akan kehilangan relevansi.

“Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6 persen atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Minta maaf ke publik juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan hasil Pemilihan Presiden 2024, di mana Prabowo Subianto terpilih dengan dukungan lebih dari 58 persen suara. Namun, ia menyadari bahwa tidak semua pihak akan puas.

“Kan semuanya tidak bisa puas. Itu presiden saja kepilih berapa? 58, 30 aja kan tidak puas kan? Itu hal yang wajar,” kata Purbaya.

Rocky Gerung Kritik Peran Menkeu dan Ekosistem Politik

Rocky Gerung, dalam berbagai kesempatan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan Menteri Keuangan.