KLARIFIKASI BGN Soal Surat Perjanjian Orangtua Murid Viral, Sebut Tak Ada Poin Rahasiakan Keracunan

“Informasi yang saya terima, semua sekolah (yang menerima MBG) membuat surat perjanjian seperti itu. Sudah saya laporkan ke Pak Asisten yang mengkoordinir di Kabupaten, baru ditanyakan, apakah memang seperti itu isinya. Karena sejak awal saya sudah menyampaikan, surat perjanjian ini berat sekali,” kata Mustadi, dikutip dari Tribun Jogja, Sabtu. 

Mustadi mengaku baru mengetahui isi dokumen itu pada Agustus, usai kasus keracunan massal di sebuah SMP di Mlati. 

Menurutnya, peran Pemkab dalam program ini sejak awal sangat minim.

“Justru setelah (peristiwa) itu, saya diberitahu, karena saya minta teman saya, tulung mbok dicari informasi ke sekolahan. Kemudian dapat dokumen itu, yang beredar di Whatsapp. Kemudian tak baca loh kok seperti ini. Tidak ada yang meringankan, semua memperberat sekolahan,” ujarnya. 

Ia menegaskan, Pemkab Sleman akan menjadikan surat tersebut bahan evaluasi. 

“Intinya, ini akan menjadi bahan Pemkab ketika nanti ada koordinasi. Masa terus (sekolah) tidak boleh menyampaikan ketika ada permasalahan,” imbuhnya.

Tanggapan KPAI dan Ahli Gizi Soal MBG Bikin Ribuan Anak Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan andalan Presiden Prabowo Subianto.

Sayang, program yang belum setahun dijalankan itu banyak menuai kecaman publik, karena kerap tersedia dalam kondisi buruk.

Makanan yang basi hingga memicu keracunan, nyaris terjadi tiap hari di berbagai wilayah.

Tentu ini menjadi materi penting buat Presiden Prabowo untuk mengevaluasi.

Desakan evaluasi program MBG ini datang dari berbagai pihak, seperti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, insiden keracunan tidak boleh lagi ditolerir, karena menyangkut anak-anak.

Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya. 

Apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka kondisi anak.