KLARIFIKASI BGN Soal Surat Perjanjian Orangtua Murid Viral, Sebut Tak Ada Poin Rahasiakan Keracunan

"Jadi bukan membungkam, bukan apa, sama sekali, saya jawab, tidak ada poin itu, dan tidak dilakukan oleh BGN," imbuhnya. 

Nanik berpesan kepada seluruh penerima manfaat untuk segera menghubungi SPPG daerah masing-masing jika ditemukan kasus keracunan. 

"Maksudnya biar kita bantu untuk mengambil tindakan ke Puskesmas, ke rumah sakit, semua ditanggung negara. Tapi kalau enggak menghubungi SPPG, SPPG enggak tahu," ucapnya.

Tanggapan Bupati Sleman

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, juga buka suara. 

Dikutip dari Kompas.com, Ia mengaku tidak pernah mengetahui keberadaan surat perjanjian itu. 

“Itu enggak ngerti saya, enggak ngerti. Karena saya sama Mas Danang (Wakil Bupati Sleman) tidak pernah diajak bicara,” ujar Harda Kiswaya di Pemkab Sleman, Sabtu (20/9/2025).

Harda bahkan tidak tahu bentuk dan isi detail surat tersebut.

“Saya bunyi (suratnya) juga ngerti, suratnya kayak apa,” katanya. 

Meski begitu, ia menilai adanya klausul merahasiakan kasus dugaan keracunan bukanlah hal yang tepat. 

“Menurut saya enggak baik. Evaluasi itu bisa dari masyarakat, bisa dari organisasinya yang dibentuk melalui unit-unitnya. Dan kalau menurut saya, kalau dari masyarakat itu murni, tanpa ada tendensi. Ya kita harus mengakui ada kelemahan yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Harda menyebut Pemkab Sleman sudah mengundang pihak BGN untuk berdialog. 

Dalam pertemuan itu, ia mengajak agar pelaksanaan program MBG diperbaiki bersama.

“Kemarin saya sampaikan ke BGN yang ke kantor (Pemkab Sleman) tak undang itu, mbog ayo diperbaiki sama-sama. Saya tahu itu program pusat, sebenarnya daerah siap support bagaimana itu bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Mustadi, membenarkan surat tersebut memang sudah beredar di sekolah-sekolah penerima program MBG.