Banyak Siswa Keracunan, Menkeu Purbaya Alihkan Makan Bergizi Gratis Jadi 10 Kg Beras, Respons Istana

Purbaya juga menyampaikan bahwa mulai pekan depan, pihaknya akan melakukan patroli ke kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai target.

Jika ditemukan anggaran yang tidak digunakan optimal, ia menegaskan akan segera mengalihkannya.

“Kita lihat mana yang paling pas,” ujarnya.

 Tanggapan Istana Keracunan Massal

  Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.

"Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).

"Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ucap dia. 

Baca juga: SOSOK Mr Y Penampung Dana Korupsi Kuota Haji yang Diungkap KPK, Peran Pengendali Uang Haram

Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini. Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.

Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.

"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," ujar dia.

Evaluasi dapur MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.

“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).