Berita Viral

TERNYATA Sri Mulyani Kecewa Negara Tak Hadir Saat Rumahnya Dijarah, Kesal Disamakan dengan Sahroni

Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan curhat eks Menkeu Sri Mulyani setelah rumahnya dijarah massa pada aksi demo berujung ricuh

Tangkapan layar Kompas TV
SRI MULYANI DIRESHUFFLE - Ekonom Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kini resmi melepas kursi Menteri Keuangan RI, Selasa (9/9/2025). Prabowo telah melakukan reshuffle dan mengganti posisi itu kepada Purbaya 

Mahfud MD membocorkan curhatan soal hal yang membuat Sri Mulyadi sangat kecewa.

Kata Mahfud, Sri Mulyadi sangat kecewa karena disamakan dengan Ahmad Sahroni.

"Saya dengar keluhannya, 'ya saya ndak apa-apa sih itu orang menjarah mungkin karena butuh, tapi saya tetap kecewa karena penjagaan dari aparat kurang yang kedua saya disamakan dengan Sahroni'," katanya.

Baca juga: Bakar Kendaraan Polisi saat Penggerebekan Narkoba di Belawan, Empat Pria Dihukum 2 Tahun 6 Bulan

Baca juga: Resep Udang Keju Home Made ala Mie Gacoan yang Menggoda Selera

Ahmad Sahroni menjadi target amukan massa karena pernyataannya yang menyebut pihak yang membawa isu bubarkan DPR adalah tolol.

"Disamakan dengan Sahroni itu kan ndak enak. Dia nangis di situ, katanya. Dari sumber yang pernah bertemu langsung dengan bu Sri Mulyani," katanya.

Lewat akun Instagramnya pun Sri Mulyani menulis curhatan panjang.

"Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu.

Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. 

Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. 

Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.

Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. 

Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia.

Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. 

Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved