BERANIKAH Presiden Prabowo Mengakomodir Desakan Publik untuk Segera Mengganti Menkeu dan Kapolri?

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah gejolak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia, suara-suara dari aktivis dan akademisi mulai menggema, menuntut pertanggungjawaban pejabat tinggi negara.

Salah satu suara lantang datang dari aktivis reformasi 1998 sekaligus akademisi, Ubedilah Badrun, yang menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Ubedilah, langkah mundur merupakan bentuk etika politik yang lebih terhormat dibandingkan reshuffle atau pemberhentian.

Ia menyoroti maraknya demonstrasi sebagai cerminan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kedua pejabat tersebut.

"Kalau saya Sri Mulyani, saya mundur. Seperti Kapolri, daripada diberhentikan mendingan mundur, lebih terhormat. Kalau punya etik politik ya," ujar Ubed dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP dikutip dari Tribunnews.com.

Ubed menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani yang dinarasikan seolah menyebut guru sebagai beban negara menjadi pemicu kemarahan publik.

Ia menyebut banyak anak sekolah yang tidak terima gurunya disebut beban negara, sehingga ikut berunjuk rasa.

"Mungkin Sri Mulyani bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat publik bertanya-tanya, 'kenapa guru dan dosen didiskreditkan?'" kata Ubed.

Baca juga: Kritik Mahfud MD Untuk Prabowo, Panggil Ormas Islam Usai Demo: Perbuatan Mulia, Tapi Tidak Tepat

Baca juga: AWALNYA Ngaku Dibatalkan Alasan Gejolak Dalam Negeri, Prabowo Tetap Hadiri Parade Militer di China

Selain itu, Ubed juga menyoroti kebijakan ekonomi Sri Mulyani yang dinilai kurang berpihak pada rakyat dan menambah beban utang negara.

"Utang kita sangat besar, bunga utangnya saja hampir 1000 triliun. Itu yang menjadi beban negara sebenarnya," jelasnya.

Desakan mundur juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyusul tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob.

Ubed menilai, jika Kapolri merasa bersalah, seharusnya ia mundur tanpa menunggu perintah presiden.

"Elit politik kita miskin etik. Para elit perlu belajar dari Jepang. Di sana, sedikit saja bersalah langsung mundur," tegas Ubed.

Namun, Kapolri Listyo Sigit merespons santai tuntutan publik yang mendesaknya untuk mengundurkan diri, ia menyebut bahwa keputusan mundur merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita prajurit, kapan saja siap bila diminta mundur (Presiden)," ujarnya di Hambalang, Bogor.

Baca juga: KAPOLDA Sumut Diminta Mundur oleh Mahasiswa, Kasih Penjelasan Sambil Duduk Beralas Spanduk

Baca juga: TERKINI AKSI DEMONSTRASI, Kapolri Perintahkan Anggota Tembak: Aturan Sudah Ada, Terapkan Sekarang