BERANIKAH Presiden Prabowo Mengakomodir Desakan Publik untuk Segera Mengganti Menkeu dan Kapolri?

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto yang didesak mundur oleh mahasiswa saat unjuk rasa di depan Polda Sumut.

Whisnu menyatakan siap dipindahtugaskan jika ada perintah dari Kapolri. 

"Saya ini insan Bhayangkara. Saya siap dipindahtugaskan di mana saja, asal ada perintah pak Kapolri," katanya sambil duduk bersama mahasiswa.

Whisnu juga berjanji akan menindak tegas personel yang melanggar SOP dan melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Di sisi lain, pengamat ekonomi menyoroti dampak besar jika Sri Mulyani benar-benar mundur.

Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, menyebut bahwa posisi Sri Mulyani sangat penting di mata investor domestik dan global. 

"Kalau benar-benar mundur, maka financial market pasti anjlok. Apalagi pasar saham, rupiah, dan obligasi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyampaikan bahwa mundurnya Sri Mulyani akan berdampak pada nilai tukar dan IHSG.

"Political announcement itu secara empiris akan berdampak pada pasar," kata Esther.

Desakan mundur terhadap pejabat negara kini menjadi sorotan publik.

Di satu sisi, tuntutan etika dan tanggung jawab moral menjadi landasan.

Di sisi lain, dampak ekonomi dan stabilitas negara menjadi pertimbangan besar.

Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tuntutan publik dan menjaga stabilitas nasional.

Baca juga: INDONESIA Sorotan Dunia di Tengah Gelombang Protes Tunjangan DPR: 9 Tewas dan 20 Orang Hilang

Baca juga: GELOMBANG Demonstrasi Nasional 1 September 2025, Berikut Tuntutan Demonstran ke Prabowo dan DPR

Fakta-fakta yang Disorot Aktivis dan Demonstrasi:

- Aktivis reformasi 1998, Ubedilah Badrun, menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatan mereka.

- Ubed menilai bahwa mundur lebih terhormat daripada diberhentikan atau di-reshuffle.