KRONOLOGI Wamenaker Noel Minta Jatah Rp 3 Miliar Pemerasan Sertifikat K3, Dipakai Renovasi Rumah

TRIBUN-MEDAN.com - Kronologi Immanuel Ebenezer kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mulai terkuak. 

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu disebut kerap meminta jatah ke Irvian Bobby Mahendro, otak pemerasan.

Irvian merupakan pegawai ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia bertanggungjawab dalam penerbitan sertifikat K3.  

Irvian diduga meminta uang dari para pengusaha dan menyetorkan ke Noel. 

Uang itu dipakai untuk renovasi rumahnya di Cimanggis.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membeberkan setelah mengetahui adanya praktik lancung dalam pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Noel tidak berusaha menghentikannya.

Sebaliknya, ia justru memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi.

Menurut Setyo, Noel memanggil Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang diduga sebagai otak pemerasan, dengan sebutan 'Sultan'. 

Panggilan ini disematkan karena Irvian dikenal sebagai "orang yang banyak uang" di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3).

Baca juga: NASIB Noel Ditangkap KPK Kasus Pemerasan, Permintaan Amnesti Ditolak, Istana: Ikuti Aja Proses Hukum

Baca juga: Sassuolo Vs Napoli Live Jam 23.30 WIB, Debut Jay Idzes Hadang De Bruyne Cs

Baca juga: JAWABAN Ketua KPK soal OTT Noel Dianggap Pengalihan Isu Kasus di Sumut yang Menyeret Bobby Nasution

"IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) menyebut IBM sebagai sultan, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3. IEG minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM kasih 3 M (Rp 3 miliar)," ujar Setyo saat dikonfirmasi pada Sabtu (23/8/2025).

Permintaan tersebut dilakukan Noel tak lama setelah ia dilantik sebagai Wamenaker pada Oktober 2024. 

Uang sebesar Rp 3 miliar itu kemudian diterima Noel pada Desember 2024.

Sosok 'Sultan' Irvian Bobby Mahendro sendiri merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3. 

KPK menduga Irvian adalah penerima uang paling banyak dalam skandal ini, dengan total mencapai Rp 69 miliar dari keseluruhan nilai pemerasan sebesar Rp 81 miliar yang terjadi dalam rentang waktu 2019–2024.

Dalam kasus ini, para buruh yang seharusnya hanya membayar tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu, dipaksa merogoh kocek hingga Rp 6 juta.

Baca juga: Bikin Rindu dan Sulit Dilupakan, Inilah Resep Opor Ayam Kering Khas Jawa Tengah

Baca juga: Ini Inspirasi Desain Plafon Rumah Anda Agar Terlihat Mewah dan Elegan