JAWABAN Ketua KPK soal OTT Noel Dianggap Pengalihan Isu Kasus di Sumut yang Menyeret Bobby Nasution

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut) yang menyeret nama Gubernur Bobby Nasution.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa OTT di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) murni berasal dari laporan masyarakat dan bukan untuk menargetkan individu tertentu demi kepentingan lain.

"Kami tegaskan, masalah tudingan seolah-olah yang mengalihkan isu, kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang," ujar Setyo dikutip dari tayangan YouTube KPK RI, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Berharap Dapat Amnesti, Wamenaker Noel Malah Dipecat, Prabowo Langsung Teken Surat Pemberhentian

Setyo menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini berawal dari keluhan para buruh yang menjadi korban pungutan liar. 

Menurutnya, KPK bergerak setelah mengumpulkan bukti dari laporan tersebut.
 
"Ini karena ada informasi dari masyarakat, yaitu para tenaga kerja atau buruh itu sendiri saat mengurus sertifikasi. Jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019–2025. 

Total nilai pungli diperkirakan mencapai Rp 81 miliar. 

Noel sendiri diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

OTT ini menjaring 14 orang pada Rabu (20/8/2025), dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp 170 juta, 2.201 dolar AS, serta 22 kendaraan.

Baca juga: TANGGAPAN Jokowi Setelah Loyalisnya, Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Sementara itu, kasus yang dituding coba dialihkan perhatiannya adalah dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara.

Kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara adalah salah satu skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur jalan.

Proyek jalan yang menjadi sorotan dalam kasus di Sumut itu memiliki nilai total Rp 231,8 miliar, dengan dugaan suap mencapai sekitar Rp 2 miliar.

Dalam kasus ini, KPK sudah beberapa kali mempertegas adanya dugaan sosok pemberi perintah kepada Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Penyidik KPK kini tengah mendalami dan membidik pihak yang diduga memerintahkan Topan Ginting untuk memungut fee dalam sejumlah proyek jalan di Pemprov Sumut.

Dugaan sosok berpengaruh di balik kongkalikong proyek-proyek ini pun makin kencang berembus.