Menteri Ara Disenggol Purbaya, Ancam Potong Anggaran Jika Penyerapan Rumah Subsidi Lambat

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menyenggol anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Purbaya mengancam dengan nada berkelakar akan memotong anggaran KPR rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) jika tidak terserap secara maksimal.

"Jadi sebetulnya saya ke sini mau lihat dia bisa menyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi," kata Purbaya di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) malam.

Purbaya mengakui ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya.

Baca juga: AYAH Raline Shah Korban Scamming, Uang Ratusan Juta Rahmat Shah Digasak, Berawal dari WhatsApp

Penyerapan FLPP yang lambat ini karena calon konsumen terhalang oleh catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

SLIK dapat dimanfaatkan antara lain untuk proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, serta penilaian kualitas debitur.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, SLIK OJK menjadi keluhan pengembang perumahan.

Mendengar keluhan tersebut, Purbaya akan membantu penyelesaiannya dengan OJK, mengingat dia adalah koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Baca juga: PSMS Medan Didenda, Suporter Akui Nyanyikan Yel untuk Tekan Lawan

Untuk penyerapan FLPP sebesar 350 ribu unit pada tahun, Maruarar menjanjikan Pubraya akhir Desember bisa terserap 98 persen.

"Menurut beliau (Maruarar) target 350 ribu tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK," ujar Purbaya.

"Tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," sambungnya.

Purbaya yakin dengan adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait masalah yang dihadapi, solusi dapat segera diperoleh.

Baca juga: PADAHAL Sudah 4 Kali Digugat Andre Taulany, Erin Masih Kekeuh Tak Mau Cerai dan Bertahan

Untuk koordinasi dengan Kementerian PKP ini, Purbaya menyebut mereka membicarakan semuanya apa adanya.

"Diskusi kami cukup terbuka, cukup intensif. Ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi enggak ada pura-pura birokratis yang gini-gini, enggak ada. Kami ngomong apa adanya, " ucap Purbaya.