Minta Realisasi Program Prioritas Dipercepat, Gubsu Bobby Nasution: Jangan hanya di Kertas Saja

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat  realisasi seluruh  program prioritas.

Menurut Bobby Nasution, program prioritas terdiri dari dua bagain yakni Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). 

Dikatakan Bobby Nasution, seluruh program prioritas bukan hanya diminta untuk dipercepat, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh OPD, apapun hasil rapat yang sudah di laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres," jelasnya, Senin (29/6/2026).

Bobby juga menekankan, pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung.

"Sejumlah program memiliki keterkaitan erat antar sektor, seperti pembangunan irigasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar-OPD terkait untuk memastikan kebutuhan dan target program dapat terpenuhi,"ucapnya.

Selain percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta setiap program yang telah berjalan dievaluasi secara menyeluruh.

"Saya tidak ingin bantuan pemerintah yang diberikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan," jelasnya.

Ia pun mengingatkan, seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

"Waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, saya meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ucapnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumut saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang masuk dalam kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop(Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Digitalisasi Pelayanan Publik), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).

"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan