DPRD Medan Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Realisasi Anggaran Sejumlah OPD Disorot

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada kepala daerah, Selasa (28/4/2026).

Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Medan, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Medan.

Dalam pembukaan rapat, pimpinan DPRD, Wong Chun Sen menyampaikan bahwa paripurna tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ TA 2025.

Rapat dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri mayoritas anggota dewan.

“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah,” ujar pimpinan sidang.

Ia menegaskan, melalui pembahasan LKPJ, DPRD mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan realisasi program, baik fisik maupun pelayanan publik selama tahun anggaran berjalan.

Juru bicara Pansus LKPJ, Rajudin Sagala, dalam laporannya menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan.

Beberapa di antaranya terkait realisasi anggaran di sejumlah OPD yang dinilai belum optimal, serta perlunya peningkatan kinerja pelayanan publik.

Di sektor ekonomi, DPRD mendorong Dinas Koperasi dan UMKM agar memperluas akses pasar dengan menggandeng sektor swasta seperti hotel dan kafe untuk memasarkan produk pelaku usaha kecil.

Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pansus merekomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna mempercepat layanan dan memperluas jangkauan pelayanan.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didorong untuk menerapkan sistem digital seperti tapping box guna meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mengusulkan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemko Medan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja.

"Selain itu, DPRD juga menyoroti sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Di antaranya perbaikan drainase dan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir, penambahan fasilitas kesehatan dan kemudahan layanan di RSUD, penataan sekolah dengan kepala sekolah definitif," katanya. 

Selanjutnya, peremajaan armada pengangkut sampah, penambahan sarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan. 

DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang berisi catatan strategis, saran, dan masukan konstruktif kepada Pemko Medan.

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ujar Rajudin.

Wali Kota Medan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus LKPJ, atas kerja keras dalam membahas laporan tersebut.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja ke depan.

“Catatan strategis yang disampaikan DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota juga menyebut penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ TA 2025 mencerminkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.

Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penetapan keputusan DPRD Kota Medan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

"Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan kinerja Pemerintah Kota Medan ke depan semakin optimal, transparan, dan akuntabel dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan di tengah masyarakat," pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan