PAD Kota Medan Rendah, Tia Ayu : Gerindra Soroti Rendahnya Pajak Reklame, PBG, dan Retribusi Parkir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Demikian disampaikan Tia Ayu Anggraini juru bicara Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD Medan 2025, Senin (29/9/2025).

“APBD Kota Medan adalah uang rakyat. Maka setiap program yang dialokasikan harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Tia Ayu juru bicara Fraksi Gerindra.

Catatan Kritis Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra menilai penyesuaian sasaran belanja dalam P-APBD 2025 merupakan upaya penting menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Dari sisi keuangan, pendapatan daerah turun dari Rp7,63 triliun menjadi Rp6,96 triliun.

Sementara belanja daerah berkurang dari Rp7,60 triliun menjadi Rp7,07 triliun atau turun 7,04 persen.

Realisasi belanja semester I tercatat Rp2,3 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp1,9 triliun dan belanja modal Rp384 miliar.

"Melihat capaian itu, Fraksi Gerindra mengingatkan agar Pemko Medan mampu memaksimalkan anggaran di sisa tahun berjalan," katanya. 

Fokus pada Isu Masyarakat

Dalam catatan akhirnya, Fraksi Gerindra menekankan beberapa prioritas:

-Penanggulangan banjir dengan perbaikan drainase yang lebih menyeluruh.

-Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya UMKM.

-Percepatan infrastruktur perkotaan untuk mendukung iklim investasi.

-Perbaikan pelayanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan.

-Penanganan kriminalitas dan keamanan kota, termasuk begal, geng motor, dan tawuran pelajar.

"Fraksi Gerindra juga menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak reklame, PBG, dan retribusi parkir. Pemko Medan diminta lebih serius meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan," tegas Tia Ketua Tidar Sumatera Utara ini. 

Harapan untuk Pemko Medan