Gubsu Bobby Pastikan Buruh Sumut akan Punya Rumah Subsidi, Biaya Awal akan Ditanggung Pemprov

Untuk itu, Bobby mengajak kepada serikat buruh untuk menjaga kondusivitas di Provinsi Sumut. 

"Salah satu caranya dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, yakni mencegah terjadinya pungutan liar (liar) yang sering dialami oleh pelaku usaha," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Seratusan Buruh yang tergabung dalam elemen Exco Partai Buruh dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025).  

Dalam aksi ini mereka mengajukan 15 tuntutan diantaranya kenaikan upah gaji buruh dan penghapusan outsourcing. 

Berikut 15 tuntutan para buruh untuk Pemprov dan DPRD Sumut :

-Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).

-Segera sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.

-Naikkan UMP dan UMK tahun 2025 sebesar 8,5 persen 10,5 persen serta UMSP dan UMSK sebesar 0,5 persen -5?ri UMP dan UMK tahun 2026.

-Stop PHK, segera bentuk Satgas PHK.

-Reformasi Pajak Perburuhan naikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hapus Pajak Pesangon, hapus Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, hapus diskriminasi Pajak Perempuan menikah.

-Basmi koruptor, segera sahkan RUU Perampasan Aset.

-Revisi RUU Pemilu: Re-Design Sistem Pemilu 2029.

-Menyediakan Perumahan murah dan layak huni untuk Pekerja/Buruh di Prov. Sumatera Utara.

- Segera selesaikan kasus-kasus Perburuhan yang "mandeg" penanganannya selama bertahun-tahun di Prov. Sumatera Utara.

-Segera bentuk Deks Ketenagakerjaan di Polda Sumatera Utara.