Gubsu Bobby Pastikan Buruh Sumut akan Punya Rumah Subsidi, Biaya Awal akan Ditanggung Pemprov

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi untuk para buruh di Sumut.

Dijelaskan Bobby Nasution, saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memiliki program rumah subsidi.

Dikatakan Bobby Nasution harga satu unit rumah subsidi dari PKP RI tersebut maksimum Rp166 juta.

"Artinya, harga tersebut masih bisa diturunkan. Dari kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sumut diberi kuota 15.000 unit," ucapnya dalam keterangan tertulis,  jumat (12/9/2025).

Dikatakannya, dari jumlah ini ada kuota untuk para buruh. Sebelumnya sudah ada kuota untuk rumah para prajurit TNI AD.

"Untuk membantu para buruh, Pemprov Sumut akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi tersebut, seperti biaya notaris dan propisi,"tuturnya.

Diterangkannya, jika subisidi ditiadakan, maka biaya awal yang harus dikeluarkan buruh bisa mencapai Rp 8 juta. 

"Namun, dengan adanya bantuan pemerintah maka biaya awalnya diperkirakan hanya Rp1,2 juta," terangnya. 

Untuk mekanismenya, Bobby meminta kepada REI agar membangun rumah tersebut tidak jauh dari kawasan industri. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tambahan biaya operasional bagi para pekerja.

"Kalau jauh, kasihan para buruh ini. Sudah bayar kredit rumah, ada tambahan ongkos ke pabrik karena lokasinya jauh. Kalau bisa cari di lokasi yang dekat," jelasnya. 

Bobby juga menyinggung soal upah yang dilayangkan para buruh Sumut beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penetapan kenaikan upah minimum harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

 "Secara pribadi, saya mendukung kenaikan upah minimum itu. Kenaikan upah buruh juga harus dilihat pada kemampuan para pelaku usaha, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini," tuturnya

Dikatakannya, selama ini berdasarkan laporan yang diterimanya, pelaku usaha harus menyiapkan 30 persen dari anggaran untuk biaya tak terduga. 

"Kalau memang upah buruh mau dinaikkan, tapi cost perusahaan yang bukan variabel dihilangkan, seperti kutipan preman, uang bongkar itu dihilangkan, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan buruh. Kalau kita semua bergerak, kekompakan kita semua untuk kesejahteraan buruh," ucapnya.