Sosok dan Harta Melvi dari Perkim ke Kadis LH Disorot, Rico Waas Arahkan Urus Sampah

Dinas ini bersinggungan dengan izin bangunan, PBG dan lingkungan, proyek pembangunan. 

KPK menegaskan, seluruh data LHKPN berasal dari pengisian mandiri oleh pejabat negara.

Artinya, laporan kekayaan bukan jaminan kebersihan dari tindak pidana. 

"Jika terbukti ada harta yang tidak dilaporkan, pejabat yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab sesuai hukum," kata KPK.

Melvi Marlabayana dikonfirmasi selalu memilih bungkam.

Setiap upaya konfirmasi baik telepon maupun pesan singkat WhatsApp tidak merespon secara terbuka. 

Diberi Tugas Wali Kota Urus Persampahan

Rico tegas mengakui masih banyak masalah di Dinas Lingkungan Hidup, terutama soal isu sampah yang menjadi tantangan dunia. 

"Isu Lingkungan Hidup juga masalah sampah bukan hanya soal isu perkotaan, melainkan dunia. Sudah tidak bisa lagi bisa main-main. Bagi mereka ini prestisius, tapi malah ini tugas berat berkali kali lipat," kata Rico Waas. 

Untuk Kepala DLH, Rico Waas meminta agar mampu mengatasi persoalan sampah mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir (TPA). 

"Lahirkan inovasi baru, sebab TPA kita diprediksi tahun 2029 tidak mampu menampung sampah,” ungkapnya seraya juga menambahkan agar mampu masuk dalam isu dunia terkait penanganan sampah.

Rico Terbuka Periksa Pejabat Terlibat Hukum

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan keterbukaan pada aparat hukum (APH).

Orang nomor satu Pemko Medan ini mempersilakan APH memproses bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang atas jabatan Melvi Marlabayana di Perkimcikataru. 

"Silakan kalau memang mereka berpotensi (melanggar hukum), ya dipanggil saja. Kalau mereka bersalah, masa kita lindungi-lindungi," kata Rico Waas usai pelantikan pejabat eselon II di Balai Kota Medan.