Perayaan Hari Anti KTP, PERMAMPU Soroti Kekerasan Digital dan Kerentanan Perempuan saat Bencana

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh menggelar peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Banda Aceh, Kamis (4/12/2025). Tahun ini, tema internasional PBB “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls” menjadi pengingat bahwa ruang digital masih jauh dari aman bagi perempuan dan kelompok rentan, sementara akses internet yang tidak diikuti literasi digital di Indonesia terus meningkat. Oleh karenanya, lonjakan kekerasan digital terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya di area bencana menjadi perhatian dalam peringatan tersebut. 

Acara yang berlangsung secara hybrid ini terhubung dengan jaringan dampingan di sepuluh provinsi di Sumatera dalam rangka kampanye global 16 Hari Aktivisme, yaitu: Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung dan Babel. Kegiatan ini juga menghadirkan  Khairani Arifin selaku Dewan Pengurus PERMAMPU. Khairani memaparkan perjalanan panjang advokasi hukum, mulai dari ratifikasi CEDAW hingga lahirnya UU TPKS dan revisi UU ITE. Ia menekankan pentingnya mempelajari betul pasal2 UU TPKS dan ITE untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual dan Kekerasan Digital.

Sementara itu, Lili Karliani selaku pendamping keamanan digital dan perempuan pembela HAM, menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan digital yang kian kompleks beserta strategi keamanan digital sehari-hari. Berbagai kasus yang dikonsultasikan oleh peserta direspons dengan memberi pendalaman mengenai pencegahan maupun pelaporan kasus.

Sedangkan Riswati selaku Direktur Flower Aceh mengingatkan kembali berbagai kebijakan yang mengatur agar perempuan memperoleh perlindungan khusus dalam masa kebencanaan, sejak mitigasi, perencanaan dan respons sampai rehabilitasi.

Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Jumat (5/12/2025) mengatakan, delapan organisasi anggota konsorsium telah mengeluarkan pernyataan solidaritas dan imbauan mengenai kerentanan perempuan dan kelompok marginal di situasi bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 1.385 anggota dampingan PERMAMPU terdampak banjir, terdiri dari 733 perempuan dewasa, 134 lansia perempuan, dan 518 anak.

“Sebanyak tujuh perempuan dampingan meninggal. Satu ibu hamil dan dua ibu menyusui berada di wilayah yang terdampak berat. Kondisi lapangan menunjukkan betapa rentannya perempuan dalam situasi krisis, belum terhitung jumlah lansia dan disabilitas yang belum diperoleh datanya” ujarnya.

Laporan dari jaringan anggota menyebutkan berbagai persoalan yang muncul di lokasi banjir: air belum surut, rumah dan ladang rusak, dokumen penting hilang, serta keterbatasan bantuan di daerah yang terisolasi akibat akses jalan terputus. Kebutuhan air dan pangan yang merupakan kebutuhan dasar serta kebutuhan khusus perempuan yang berhubungan dengan peran dan alat reproduksi menjadi sorotan khusus dalam perayaan ini.

Kelangkaan BBM turut menghambat distribusi logistik. Di sejumlah wilayah, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, termasuk telur yang menembus Rp 200 hingga Rp 300 ribu per papan. Selain kesulitan keuangan, ketersediaan bahan makanan pokok menjadi persoalan yang memburuk dari hari ke hari.  Begitu juga jaringan internet dan aliran Listrik yang terputus di banyak titik, menyulitkan evakuasi, pendataan mandiri, hingga pelacakan keberadaan pengungsi.

Baca juga: PERMAMPU Sambut Hari Aborsi Aman, Pendidikan Publik tentang Hak Azasi Perempuan atas Aborsi Aman

Dikatakan Dina, PERMAMPU mencatat beberapa risiko tambahan yang dialami perempuan selama bencana. Di Aceh, seorang perempuan menjadi korban perkosaan saat menumpang truk untuk menyelamatkan diri dari banjir. Di Aceh Tamiang, seorang ibu pasca melahirkan mengalami gangguan kesehatan karena sulit mengakses air bersih dan layanan kesehatan. 

Kemudian di Sumut, dua staf lapang perempuan yang hilang kontak terhubung ke PESADA setelah terjebak di pengungsian di langkat selama tiga hari. Kemudian seorang staf di Tapanuli Tengah (Tapteng) berjalan selama tiga hari dari Sibolga menuju Tarutung. Tim respons cepat dengan kesulitan yang luar biasa berhasil menjangkau wilayah dampingan di Tapteng dan membuka posko pangan dan kebutuhan lainnya, serta mengeluarkan dana darurat yang berasal dari crowd fund regular di CU maupun di PESADA. 

Sedangkan di Sumbar,  LP2M bersama wali nagari menyalurkan bahan makanan selama lima hari bagi kelompok rentan. Jaringan Credit Union (CU) di Padang melakukan pendataan bayi, lansia, dan perempuan untuk memastikan ketepatan distribusi pangan.

“Ketiga anggota PERMAMPU di tiga provinsi tersebut berupaya untuk memperoleh dan melakukan pendataan terpilah, penggalangan dana internal dan eksternal, membuka layanan aduan kekerasan di lokasi pengungsian, dan mendistribusikan bantuan darurat,” ujar Dina. 

PERMAMPU menilai regulasi sebenarnya telah mengatur perlindungan kelompok rentan mulai dari UU Penanggulangan Bencana hingga peraturan BNPB tentang kebutuhan dasar perempuan dan anak. Namun, pengalaman pendampingan menunjukkan masih banyak masalah dalam pelaksanaan.

Diantaranya (1) akses layanan dasar tidak merata, sanitasi kerap tidak terpisah, ruang laktasi minim, layanan kesehatan reproduksi terbatas, dan dukungan psikososial bagi anak belum tersedia memadai, (2) hilangnya dokumen kependudukan menghambat akses bantuan, sementara lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas menghadapi hambatan mobilitas saat evakuasi, dan (3) partisipasi perempuan dalam struktur komando penanganan bencana pun masih rendah, sementara kapasitas tenaga respon tidak sebanding dengan luas wilayah terdampak dan konektivitas yang terputus.

Dina menuturkan, menjawab persoalan tersebut, PERMAMPU mendorong sejumlah langkah perbaikan diantaranya melakukan integrasi perspektif gender, anak, dan disabilitas dalam seluruh dokumen kebencanaan melalui: penggunaan data terpilah sebagai dasar distribusi bantuan, penyediaan bantuan sesuai kebutuhan khusus: pembalut, diapers, kursi roda, dan obat kronis, pelatihan petugas terkait penanganan kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak dalam bencana, pelibatan komunitas rentan dalam forum pengurangan risiko bencana, perencanaan dan pelaksanaan evakuasi inklusif dengan transportasi khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, dan informasi bencana dalam format mudah diakses, termasuk bahasa isyarat dan audio.

“Langkah lainnya adalah pencegahan kekerasan termasuk kekerasan digital melalui: ruang aman ataupun Ruang Ramah Perempuan dan Anak (RRPA), ruang dan nomor khusus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembangunan shelter aman dan inklusif dengan toilet terpisah dan penerangan memadai, dan layanan psikososial dan pendidikan darurat,” kata Dina. (*/top/tribun-medan.com)