Kekosongan Birokrasi Terus Bertambah, Sekretaris DLH Pemko Medan Mengundurkan Diri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Birokrasi Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali diguncang gelombang pengunduran diri pejabat atau mutasi ke Pemprov Sumut. Terbaru, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Suti Saidah, resmi melepas jabatannya.

Kabar tersebut dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Medan, Subhan Fajri Harahap, Rabu (11/2). “Ya benar (mengundurkan diri), berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan yang telah masuk ke kami,” ujar Subhan.

Menurutnya, surat permohonan pengunduran diri itu tertanggal 2 Februari 2026 dan telah disampaikan langsung ke BKPSDM pada awal bulan ini. Subhan menegaskan, keputusan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan kinerja. “Selama ini kinerjanya baik. Dalam suratnya disebutkan alasan mendekati masa pensiun dan ingin fokus bersama keluarga,” ungkapnya.

Pengunduran diri Suti Saidah menambah daftar panjang kekosongan jabatan di lingkungan Pemko Medan. Sorotan publik pun mengarah pada semakin banyaknya posisi strategis yang belum terisi definitif.

Saat ini, sejumlah jabatan eselon III tercatat kosong. Bahkan di level eselon II, sedikitnya 10 kursi kepala dinas masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).  Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal stabilitas dan efektivitas roda birokrasi di tengah berbagai agenda pembangunan kota.

Gelombang pengunduran diri juga terjadi di RSUD dr Pirngadi Medan, rumah sakit milik Pemko Medan. Direktur RS Pirngadi Suhartono dan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medis, Drg Afifudin resmi mengajukan pengunduran diri.

Informasi tersebut dibenarkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syaputra Pulungan MKes, meski saat itu proses administrasi masih berjalan di BKD.“Informasinya memang ada dua, Direktur dan Wadir Pelayanan. Tapi secara administrasi masih proses pengajuan di BKD,” ujar Surya.

Ia menjelaskan, alasan pengunduran diri keduanya berbeda. Direktur RSUD disebut ingin lebih dekat dengan keluarga karena anaknya tengah menempuh pendidikan spesialis di luar daerah. Sementara Wadir Pelayanan Medis berencana melanjutkan pendalaman pendidikan spesialis kedokteran gigi.

Di internal rumah sakit, tanda-tanda pergantian kepemimpinan sempat menjadi perbincangan. Kepala Tim Humas dan Hukum RSUD dr Pirngadi, Gibson Girsang SKep, mengaku telah mendengar kabar tersebut, meski belum menerima surat resmi saat itu. “Secara administrasi kami belum menerima surat apa pun dari BKD atau Pemko. Tapi memang beredar informasi Direktur dan Wadir Pelayanan mengundurkan diri. Saya juga sempat lihat ada yang beres-beres barang,” kata Gibson.

Pemko Medan resmi menunjuk dr Mardohar Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan. Penunjukan itu tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/156 yang ditandatangani Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 2 Februari 2026. “Ya benar kabar itu, saya telah ditunjuk sebagai Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan,” kata Mardohar.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Kendali Alih Fungsi Lahan, Bentuk Tim Pastikan Perpres Baru Efektif 

Bagian dari Strategi
SETAHUN kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Pemko Medan pada 20/2/2026, kondisi kekosongan Eselon II-IV masih terjadi. Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, terkait  kondisi kekosongan Eselon II yang sudah hampir setahun, hal itu bagian strategi untuk memilih pejabat yang bisa maksimal melayani masyarakat. 

"Kita kan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita punya sistem baru, manajemen talenta. Kita masih pelajari tata caranya yang beda dengan tahun-tahun lalu. Teknis manajemen talenta berbeda," ujarnya. 

Selain puluhan kepala dinas yang kosong atau belum defenitif, pejabat teknis Eselon III juga banyak yang kosong. Termasuk Eselon IV. Terkait itu, Rico membantah kabar bahwa sempat adanya pembatalan jadwal pelantikan III dan IV yang sempat beredar. Namun, dirinya enggan menyebut jumlah nama yang diusulkan 

"Masih koordinasi dengan BKN, sudah diusulkan. Ya ada beberapa lah. Nanti kan BKN lah, kita nggak bisa menentukan, nanti BKN. Insyaallah. Mohon doanya biar bisa lancar," ungkapnya.

Selama menjabat, sudah dua Kepala Dinas Kota Medan yang terlibat hukum, yakni Kadis UMK, Koperasi dan Perindag dan Kadis Perhubungan, Erwin Saleh. Sorotan tajam tertuju pada Erwin Saleh yang baru dilantik tiga bulan setelah proses seleksi terbuka malah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Medan Fashion Festival.