Anggota DPRD Medan Sebut Kolam Retensi Tak Efektif Atasi Banjir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Persoalan banjir di Kota Medan dinilai tak lagi sekadar akibat hujan deras dan buruknya drainase, tetapi juga karena maraknya bangunan tambahan yang berdiri sampai ke pinggir jalan bahkan menjorok ke saluran Sungai. 

Ketua Fraksi PAN–Perindo DPRD Kota Medan, Bahrumsyah menilai fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menuntut tindakan cepat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) atau Dinas Perkim Kota Medan.

"Sekarang hampir semua ruko di Kota Medan menambah bangunan sampai ke pinggir jalan. Dampaknya jelas, berkurangnya daya resap air ke tanah. Ini harus jadi skala prioritas Dinas Perkim untuk ditertibkan, terutama di garis sepadan jalan," kata Bahrumsyah pada Tribun-Medan.com, Minggu (19/10).

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di sepanjang garis sepadan sungai, terutama Sungai Deli dan daerah aliran lainnya. Banyak bangunan yang berdiri di atas jalan speksi atau bahkan sampai ke bibir sungai.

"Padahal garis sepadan sungai dan jalan speksi itu berfungsi penting untuk mempermudah perbaikan tanggul jika ada kerusakan. Tapi sekarang sudah berubah fungsi jadi bangunan masyarakat maupun industri. Sepanjang Sungai Deli sudah banyak yang melanggar roilen sungai. Ada bangunan yang sudah sampai ke pinggir sungai dan mengurangi serapan air," ujarnya.

Bahrumsyah menegaskan, Dinas Perkim harus segera memberikan rekomendasi resmi kepada Satpol PP Kota Medan untuk melakukan penertiban secara terukur dan tidak sporadis.

"Jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Harus ada kerja terukur, sistematis. Perkim kasih rekomendasi ke Satpol PP, bentuk tim terpadu, bersihkan bangunan yang berdiri di atas drainase dan parit kota," katanya.

Ia juga menilai langkah pembangunan sumur serapan atau kolam retensi di beberapa titik belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan banjir. Di antaranya, Kolam Retensi Martubung yang menghabiskan anggaran Rp 4,6 miliar. 

“Sumur serapan dan kolam retensi sifatnya parsial, dampaknya kecil dan terbatas. Contohnya di Martubung, sudah dibuat retensi, tapi banjir tetap terjadi. Begitu juga di sekitar USU, tiap hujan deras tetap tergenang. Artinya, pendekatan ini belum efektif,” ujarnya menilai.

Menurutnya, langkah yang lebih mendesak adalah pembebasan bangunan di atas saluran air, bukan lagi sekadar proyek-proyek retensi yang memakan biaya besar.

"Jadi bukan fokus bikin kolam retensi baru seperti di Siombak. Yang penting itu menciptakan jalur drainase baru dan membebaskan yang tersumbat. Itu baru langkah nyata," tegasnya.

Baca juga: Bangunan Liar Diabaikan Dinas Perkim jadi Biang Banjir, Bahrumsyah: Kolam Retensi Pun Tak Efektif

Warga Mengeluh
SEJUMLAH warga yang diwawancarai Tribun Medan menyampaikan keluhannya terhadap kondisi banjir yang terus berulang di berbagai titik di Medan.

“Setiap hujan deras, air langsung naik ke rumah. Di Martubung dan sekitaran Amplas itu sudah kayak langganan. Kalau pemerintah cuma ngomong soal kolam retensi, ya sampai kapan pun kami tetap kebanjiran,” ujar Suryani (46), warga Medan Labuhan, dengan nada kesal.

Hal senada disampaikan oleh Rudi (38), warga sekitar Kampus USU. “Di depan kampus itu tiap hujan pasti banjir. Padahal proyek drainase udah sering dikerjakan. Tapi ya percuma kalau bangunan di atas parit dibiarkan. Proyek UMKM USU juga di depannya banjir, sampai sekarang tak siap-siap dikerjakan Dinas Perkimcikataru,” katanya.

Bahrumsyah menilai, keluhan warga ini memperkuat pandangan bahwa solusi banjir di Medan tidak cukup dengan proyek fisik semata, tetapi harus dimulai dari penertiban tata ruang dan pengembalian fungsi sungai serta jalan speksi sebagaimana mestinya.