Menteri PKP Maruarar Sirait Kunjungi Samosir, 556 Rumah Dibedah dan 41,8 Hektar Kawasan Kumuh Ditata

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo kemarin, Rabu (25/3/2026).

Kunjungan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat Samosir.  Sebanyak 556 unit rumah akan mendapat program bedah rumah BSPS pada tahun anggaran 2026.

"Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya," ujar Maruarar, Rabu (25/3/2026).

Tak hanya itu, melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP, Pemkab Samosir juga memperoleh program penanganan kawasan kumuh seluas 41,8 hektar.

Penanganan tersebut tersebar di dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan, serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan.

Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Bupati Samosir.

Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar sempat berdialog dengan warga, Rani Situmeang. Setelah melihat langsung kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia langsung mengisyaratkan agar rumah itu direnovasi.
Rani pun tak kuasa menahan haru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

"Negara hadir memberi  rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas," sambungnya.

Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis penanganannya dapat dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.

"Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Program penataan kawasan kumuh tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving blok, penyediaan tong sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.

Maruarar menegaskan agar seluruh program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

"Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan," tegasnya.

Ia juga menambahkan, program perumahan diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan program ini diperkirakan akan menyerap 200 tenaga kerja.

"Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya," katanya.