Wali Kota Rico Waas Pastikan Tidak Ada Kenaikan PBB di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan belum ada rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.

Menurutnya, pemerintah lebih memilih fokus membenahi data dan mencegah kebocoran pajak yang ada saat ini, ketimbang menaikkan tarif, Minggu (17/8/2025) 

"Yang sekarang ini dioptimalkan dulu, jangan sampai ada kebocoran. Yang ada dirapikan dulu," ujar Rico Waas. 

Rico menegaskan, kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang signifikan.

Namun, ia menilai Bapenda Kota Medan harus terlebih dahulu mengoptimalkan penagihan dari objek pajak yang sudah ada, sebelum berpikir soal kenaikan.

"Yang ada di Bapenda ini harus diteliti, mana yang belum (ditarik). Terutama perusahaan, itu yang harus dirapikan dulu, baru nanti kita bicarakan langkah ke depannya," jelasnya

Rico juga mencontohkan pengalaman beberapa daerah, seperti Kabupaten Pati, di mana kenaikan PBB memicu protes karena tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Gelombang protes keras sudah terjadi karena kondisi masyarakatnya. 

"Kenaikan PBB kalaupun ada, harus ada kajian terlebih dahulu, melihat kemampuan masyarakatnya. Harus disesuaikan dan dikaji secara menyeluruh," kata Rico.

Ia menambahkan, pihaknya juga mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam hal prosedur dan regulasi sebelum membuat kebijakan terkait kenaikan PBB.

Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa saat ini Pemko Medan tidak menaikkan PBB.

"Harus dikomunikasikan dengan baik. Sampai saat ini belum ada kenaikan PBB di Kota Medan," pungkasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, sejumlah pemerintah daerah jadi sasaran protes masyarakat karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) sangat tinggi, hingga ratusan dan ribuan persen, tanpa sosialisasi.

Aksi protes warga dengan mendemo kantor bupati seperti terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga gelombang protes warga membayar tagihan PBB dengan recehan uang koin seperti terjadi Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Berikut deretan pemerintah daerah yang menjadi sasaran aksi protes warganya sendiri karena menaikkan PBB secara sepihak.

Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang protes menolak kenaikan PBB terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025 ditandai dengan gelombang demonstrasi ribuan warga Kabupaten Pati ke kantor Bupati Pati Sudewo.

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Kenaikan PBB P-2 yang sangat drastis juga terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Di Jombang, kenaikan PBB-P2 terjadi hingga 1000 persen. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang pun didatangi warga yang protes kenaikan gila-gilaan PBB-P2 pada Senin (11/8/2025) lalu.

Warga membawa ratusan koin rupiah hasil dari membedah celengan untuk membayar pajak untuk memprotes lonjakan pajak PBB yang terjadi secara drastis sejak 2024.

Kota Cirebon, Jawa Barat

Warga Kota Cirebon dikejutkan oleh kenaikan PBB ratusan persen hingga 1000 persen untuk tahun 2025 ini. Warga kemudian membentuk Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) untuk menggalang aksi penolakan kenaikan PBB di daerahnya.

PAMAC menggelar aksi damai menolak kenaikan PBB pada 11 September 2025 dengan membuka posko partisipasi untuk mengajak masyarakat menolak bersama-sama atas kenaikan PBB.

Amatan Tribun-Medan.com, protes kenaikan PBB juga sempat terjadi di Bone. Dan juga beberapa daerah lain yang mulai bersiap mengelar unjuk rasa. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan