Satu Sekolah Rakyat di Sumut Belum Beroperasi Meski Sudah Punya 75 Siswa, Apa Sebabnya?

Pihaknya juga heran dengan sikap Pemkot Padangsidimpuan yang merekomendasikan SMK tersebut menjadi sekolah rakyat. 

Padahal selama ini sekolah itu sudah digratiskan untuk masyarakat dan tidak perlu dibuat sekolah rakyat.     

"Tanpa Sekolah Rakyat pun, sekolah ini sudah menggratiskan siswa yang sekolah di sana," terangnya. 

Fery kemudian mengatakan, total ada 177 siswa yang menimba ilmu di sana, seluruhnya belajar tinggal di asrama yang disediakan oleh Pemkot Padangsidempuan  

Lebih lanjut mengatakan penggusuran dilakukan 2 Minggu belakangan ini atau di masa libur.

Akibatnya setelah siswa masuk sekolah, mereka harus belajar d gedung asrama yang dibuat pembatas kain antar kelas.

Hingga kini belum ada kejelasan ke depan mereka belajar di mana. 

"Supaya mereka tetap bisa belajar asrama itulah, dijadikan ruang untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan pembatasnya dibuatlah kain," ujarnya. 

Fery pun meminta Bobby untuk memperhatikan para siswa SMK Pembangunan tersebut. Selain itu, jangan hanya demi Sekolah Rakyat sekolah lainnya menjadi korban. 

"Kami menuntut kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution, jangan korbankan sekolah kami hanya demi Sekolah Rakyat yang hari ini merupakan program dari pada Presiden Prabowo," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution membantah menggusur siswa di sekolah Pertanian untuk sekolah rakyat.

Namun, Bobby membenarkan di tempat itu akan dibangun sekolah rakyat.

"Gak ada digusur, salah paham. Soal digusur ditutup itu enggak. Tapi memang pembangunan sekolah rakyat akan dilakukan di situ. Itu sekolah rakyat yang dibangun dari SD, sampai dengan SMA dan SMK," jelasnya.

Mantan Walikota Medan itu, lalu menceritakan alur SMK tersebut kelak menjadi sekolah rakyat.

"Namun karena di atasnya ada SMK makanya, dibagunkan pemerintah pusat Sekolah Rakyat, SD,SMP, SMA dan SMK, karena ada siswa yang masih belajar, siswa SMK Pertanian," katanya.