Satu Sekolah Rakyat di Sumut Belum Beroperasi Meski Sudah Punya 75 Siswa, Apa Sebabnya?

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumut menetapkan empat sekolah rakyat yang mulai beroperasi secara serentak di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.

Namun, satu dari empat sekolah rakyat itu belum beroperasi hingga hari ini.  

Satu sekolah rakyat tahap satu yang belum beroperasi itu berada di SMKN Pertanian Jalan Perintis Matinggi Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. 

Menanggapi hal itu, Koordinator PKH Kabupaten Padang Sidimpuan Rudy mengatakan, ia tidak mengetahui secara pasti alasan sekolah rakyat di tempatnya belum berjalan. 

Hanya saja, kata Rudy, perekrutan siswa sekolah rakyat di Padang Sidimpuan sudah selesai. 

"Kalau alasan belum dimulai bukan kapasitas saya itu menjelaskannya, harusnya Kepala Dinas Sosial Padang Sidimpuan. Tapi untuk perekrutan siswa sudah kami lakukan hasilnya ada 75 siswa tingkat SMA dan nama-namanya sudah di SK tinggal menunggu pengesahan dari kementerian," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, tugas koordinator PKH hanya sebatas perekrutan siswa dan teknis pra masuk sekolah.

"Tapi setahu saya ini masih dalam tahap rehab bangunan. Infonya akan diresmikan 20 Agustus mendatang. Tunggu pembangunan selesai rehab. Namun untuk informasi pastinya bisa dikonfirmasi ke Dinas Sosial Padang Sidimpuan," jelasnya. 

Sementara itu, Tribun Medan sudah berupaya Konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Padang Sidimpuan Zufri Nasution, namun tak kunjung direspom hingga berita ini diterbitkan. 

Terpisah beberapa waktu lalu, Sekelompok siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri di Kota Padang Sidimpuan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat, (18/7/2025). 

Saat orasi mereka menyebut sekolah mereka digusur demi pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Massa aksi, berunjuk rasa sekitar pukul 16.00, mereka menyampaikan aspirasi dengan spanduk berisi kecaman terhadap penggusuran sekolah mereka. 

"Pak Bobby Nasution Jangan Hancurkan Masa Depan dan Harapan Orang Tua Kami, Bapak DPRD Sumut Jangan Biarkan Kami Terlantar di Sekolah Kami," tulisan dalam spanduk itu,

Seorang alumni SMK yang ikut berunjuk rasa, Fery Madona Rambe (32) mengatakan penggusuran, dilakukan tanpa koordinasi para siswa.      

"Sekolah kami telah digusur, telah langsung dieksekusi tanpa ada koordinasi, tanpa ada sosialisasi terkait bagaimana mekanisme Sekolah Rakyat," ujar Fery.