PDIP Dukung Usulan Resmi Nasdem agar Wapres Gibran Berkantor di IKN

Dia berpandangan, secara kualitas infrastruktur yang telah dibangun di IKN sudah sangat layak untuk mendukung fungsi pemerintahan provinsi.

"Karena untuk level infrastruktur pemerintahan provinsi, infrastruktur yang ada di IKN itu di atas rata-rata dan itu berkelas," ujar Rifqi.

Rifqi menambahkan, apabila aset IKN diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka kelanjutan pengelolaan dan pengembangannya tidak lagi menjadi tanggung jawab pusat.

"Tentu kalau sudah diserahkan, pembangunan lebih lanjut dan operasionalisasi lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan anggaran mereka," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengusulkan kepada pemerintah agar memberlakukan moratorium pembangunan IKN apabila hingga kini belum ada kejelasan mengenai status resminya sebagai Ibu Kota Negara.

"Pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional," kata Saan. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan