Konversi Tanaman Teh ke Sawit Ditolak, Termasuk oleh Sejumlah Anggota Dewan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wacana konversi kebun teh menjadi tanaman sawit oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN IV) Regional II di Kabupaten Simalungun mendapat penolakan berbagai pihak.

Sebagaimana dikabarkan, PTPN IV berencana memaksimalkan fungsi lahan Afdeling III dan Afdeling VII Toba Sari.

Pihak PTPN IV lewat Manajer Kebun Bah Butong, Armansyah Putra pun telah melakukan serangkaian pemenuhan administrasi ke Pemkab Simalungun mau pun sosialisasi dengan perangkat pemerintah kelurahan/nagori lingkup Kecamatan Sidamanik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi yang dikonfirmasi Tribun Medan, Minggu (13/7/2025) meluruskan kabar konversi tanaman teh ke sawit. 

Baca juga: Warga Khawatir Kebun Teh Sidamanik Bakal Jadi Perkebunan Sawit

"Mereka (PTPN IV) hanya mengoptimalisasi lahan yang sebelumnya dikuasai penggarap. Lahan kosong inilah yang mereka pakai untuk menanam sawit, bukan konversi teh ke sawit," kata Daniel.

Daniel menjelaskan bahwa pihak PTPN IV telah memenuhi proses administrasi tambahan agar optimalisasi lahan eks-penggarap ini bisa ditanami sawit. Pihaknya mengaku hanya bersifat memberi rekomendasi perizinan.

"Jadi memang mereka pemiliki HGU itu. Kita sifatnya hanya memberikan gambaran dampak lingkungan seperti banjir, dan sebagainya. Kita arahkan buat kolam penampungan dan seterusnya. Kalau untuk tahap selanjutnya ada di Dinas Pertanian dan Dinas Perizinan lah. Di kita sudah selesai," kata Daniel.

Buntut sosialisasi tanam ulang sawit ini sejumlah anggota DPRD Sumut antara lain Mangapul Purba, Gusmiyadi, Rony Renaldo Situmorang, Timbul Jaya Sibarani, Dharma Putra Rangkuti, Frangky Partogi Wijaya Sirait, Hefriansyah, dan Dasa Marolop Sinaga. Mereka merespon banyak aspirasi yang muncul seminggu terakhir.

Para anggota dewan tersebut meminta PTPN IV tidak akan melakukan konversi lahan di luar dari areal yang selama ini telah dikerjakan sebagai lahan sawit di kawasan Kecamatan Sidamanik. Karena, ini merupakan potensi sejarah dan agrowisata yang strategis untuk Kabupaten Simalungun.

"Bahwa harusnya, manajemen kebun memiliki kepekaan terhadap penolakan. Jangan jadi ‘Belanda Hitam’ di Kabupaten Simalungun, jangan lagi mengulangi persoalan yang dulu sudah memunculkan persoalan yang kompleks," pungkas Mangapul Purba, Sabtu (12/7/2025).

Sejak terpublikasinya surat undangan sosialisasi pihak PTPN IV Regional II, Kebun Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) menyerukan agar masyarakat Simalungun menolak konversi.

Jheny Saragih menambahkan, dampak negatif terhadap aspek lingkungan juga sangat mempengaruhi keasrian alam Sidamanik yang dikenal masyarakat dengan udara sejuknya. Tak hanya itu, kebun teh ini juga telah menjadi spot agro wisata yang dapat mempengaruhi aspek ekonomi masyarakat.

"Kawasan Sidamanik adalah penyokong wisata dunia yaitu Danau Toba. Kalau konversi menjadi niat bisnis menjanjikan, berarti pihak PTPN IV tidak pernah mau mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lewat pariwisata. Jelas ini sangat kontradiktif, sudah sepatutnya HGU di Kecamatan Sidamanik dan sekitarnya dievaluasi oleh Kementerian BUMN," terang Jheny yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Medan.

Untuk menjaga komitmen dalam mempertahankan kebun teh yang telah menjadi ikon daerah Kabupaten Simalungun termaktub pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun Nomor 5 tahun 1960 menyertakan teh sebagai salah satu komponen dalam logo kabupaten Simalungun.

Dalam logo tersebut ada delapan helai daun teh menjadi komponen utama logo untuk kabupaten ini. Hadirnya daun teh dalam logo tersebut karena teh adalah penghasilan utama bagi Kabupaten Simalungun sejak kabupaten ini didirikan.