Sudah Tahap Kasasi di MA, KMS Minta Lapangan Merdeka Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Warga yang tergabung dalam Koalisi Medan–Sumatera Utara (KMS) Peduli Lapangan Merdeka terus berjuang untuk meminta Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya nasional, dengan status sebagai Situs Proklamasi Republik Indonesia. Saat ini, upaya hukum mereka telah sampai ke tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Miduk Hutabarat yang mewakili Tim 7 Medan Menggugat bagian KMS menjelaskan, berkas permohonan kasasi telah dikirimkan ke MA pada 2 Mei 2025. Proses terkini tengah menunggu proses putusan dari majelis hakim.

Menurut Miduk, gugatan ini bukanlah bentuk tuntutan pidana terhadap Menteri Kebudayaan RI, Gubernur Sumut, maupun Wali Kota Medan. Koalisi tidak menuntut ganti rugi apa pun, melainkan murni memohon pengakuan hukum agar Lapangan Merdeka dapat ditetapkan sebagai tapak sejarah nasional yang wajib dilindungi oleh negara.

"Kami menggugat melalui jalur hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya nasional. Jika dikabulkan, maka putusan itu bersifat mengikat," ujar Miduk, Selasa (8/7) 

Baca juga: Warga Keluhkan Tukang Parkir Kesawan dan Lapangan Merdeka, Tarif Tak Sesuai Perda Kota Medan

Pihaknya berharap ada perhatian dan komunikasi dari Kementerian Kebudayaan RI, khususnya Dirjen Kebudayaan atau Kearkeologian, kepada Majelis Hakim MA demi mengakomodasi aspirasi warga.

Koalisi juga berharap Menteri Kebudayaan RI menyambut baik inisiatif ini, mengingat kementerian adalah lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya untuk melindungi, menjaga, dan merawat warisan sejarah bangsa.

"Lapangan Merdeka bukan sekadar ruang terbuka, melainkan pusaka kota dan pusaka bangsa. Ia adalah sidik jari kemerdekaan Republik Indonesia,” tegas Miduk.

Jika MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut, maka Kementerian Kebudayaan melalui Dirjen terkait diharapkan segera memproses penetapan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya Nasional yang sah secara hukum dan sejarah. (dyk/Tribun-Medan.com)