Rismon Sianipar Ngaku Berdebat dengan Penyidik Saat Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi: Pepesan Kosong

Atas persetujuan UGM atau tidak? Itu jelas sekali," ujar Rismon.

Untuk menjawabnya, Rismon meminta Wakil Rektor UGM Prof Wening untuk merilis video pertemuan mereka secara utuh.

"Karena Prof Wening telah berjanji kepada kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu secara utuh atau memberikan kepada ami agar masyarakat dapat melihat, apakah yang kami lakukan murni sebagai apa namanya alumni, yang di mana UGM adalah almamater kami atau kami di dalam itu mencoba untuk berargumentasi, yang mengakibatkan penghasutan," paparnya.

"Jadi, UGM juga harus terbuka. video pertemuan 15 April itu harus dirilis." tegas Rismon.

Menurut Rismon, 34 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya sangat tidak relevan dengan penghasutan yang dituduhkan kepadanya.

"Karena tidak ada bukti materiil yang disediakan oleh pelapor. Baik juga dengan video-video yang ditanyakan kepada kami terkait dengan pasal berapa itu 28 ayat 2. Kami tidak ada berbicara tentang suku, ras, agama, warna kulit ataupun hal-hal diskriminatif yang lain terhadap Pak Joko Widodo," katanya.

Jadi kata Rismon pasal-pasal yang ada seolah-olah ingin menjerat dirinya sehingga kesalahan kecil nantinya akan diinterpretasikan oleh Ahli Bahasa untuk mentersangkakan dirinya.

"Jadi ya, si pelapor lima orang ini, tidak menyediakan apapun. Itu dicarikan polisi, dicarikan penyidik nanti atau sudah didapatkan katanya, katanya. Tetapi ketika saya tanyakan ya tidak mau memberitahu," kata Rismon.

Karena itu kata Rismon dari sini bisa dipastikan betapa mudahnya seseorang melaporkan orang lain dengan tuduhan penghasutan, tanpa menyediakan bukti materiil, tindak pidana akibat penghasutan tersebut.

"Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa delik itu adalah delik materiil. Mana akibat dari penghasutan yang dituduhkan kepada kami," ujarnya.

Dalam kasus ini Rismon masih diperiksa sebagai saksi terlapor.

Hal ini berkaitan dengan empat laporan yang sebelumnya ditangani di tingkat Kepolisian Resor namun akhirnya diambil alih oleh Polda Metro Jaya. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan totalnya ada empat Polres yang perkaranya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus seputar Ijazah Jokowi ini.

"Termasuk salah satunya Polres Jakarta Selatan," ujar Ade di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

Perkara yang diambil alih oleh Polda Metro Jaya tersebut adalah laporan di Polres Metro Jakarta Selatan oleh Peradi Bersatu dan laporan di Polres Metro Jakarta Pusat oleh Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan.