Polres Samosir Temukan Bukti Penebangan Liar di Hutan Lindung KTH Dosroha, Berbeda Klaim Hoaks BPSSU

Wilmar menegaskan, bila semua proses ini dilakukan secara ketat dan benar, maka penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Tapi jika semua dijalankan hanya sebagai rutinitas administratif tanpa integritas, maka kerusakan tinggal menunggu waktu.

Menurutnya, program Hutan Kemasyarakatan seharusnya menjadi jembatan bagi kesejahteraan warga dan pelestarian kawasan, bukan justru menjadi topeng legal bagi perusakan hutan yang sistematis.

Ia menyatakan dengan tegas "Jangan pura-pura kaget kalau hutan rusak, kalau sejak awal semua proses dijalankan tanpa niat melindungi. Ini bukan sekadar pembiaran, ini adalah pengkhianatan terhadap ekologi Danau Toba yang dibungkus atas nama pemberdayaan.”

Dan ia menutup pernyataannya dengan dengan tajam. "Kalau pengawasan hanya dijalankan lewat tumpukan dokumen di kantor, lalu siapa pun bisa menebang pohon asal pakai seragam kelompok tani, maka yang kita saksikan hari ini bukan pembangunan berkelanjutan, melainkan penghancuran terstruktur yang dilegalkan,"kritiknya.

Tikwan Raya Siregar, anggota Badan Pengurus Geopark Kaldera Toba, melontarkan kritik tajam Penetapan geopark bukan membatasi aktivitas masyarakat, kecuali yang ilegal.

Tamparan keras untuk para pejabat yang gemar menyulap aktivitas destruktif menjadi program “pemberdayaan.”

“Saya kira tidak seharusnya pelestarian hanya dirujuk pada green card dari UNESCO. Itu sangat tidak mendidik,” katanya.

Di lapangan, penebangan bukan lagi insidental. Diduga terstruktur dan meluas. Dan saat hutan berubah menjadi komoditas, status Geopark Kaldera Toba yang diperjuangkan bertahun-tahun bisa menguap begitu saja.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, pun telah mengingatkan keras pemerintah untuk serius menjaga Kaldera Toba. Namun peringatan itu seperti angin lalu di telinga para pelaksana di lapangan.(Jun-tribun-medan.com).