Perang Israel Iran

Israel Minta Damai Duluan, Disebut Putus Asa Kena Gempur Rudal, Menteri Iran: Kami Bukan Lebanon

Namun, ia menegaskan bahwa Iran menolak segala bentuk gencatan senjata yang mengandung unsur negosiasi atau kesepakatan bersama.

istimewa
Imbas perang dengan Iran selama 12 hari, ekonomi Israel hancur lebur. 

Ia menyatakan bahwa Iran tidak berniat menyerang negara-negara Arab mana pun dan telah menyampaikan pesan tersebut kepada enam menteri luar negeri Dewan Kerja Sama Teluk (PGCC).

“Kebijakan kami tetap pada hubungan bertetangga yang damai dengan semua negara di Teluk Persia, Irak, dan sekitarnya,” tegasnya.

Perlawanan terhadap Koalisi Global

Menurut Araghchi, konflik 12 hari itu merupakan babak penting dalam sejarah perlawanan Iran, di mana mereka menghadapi dua kekuatan besar dunia secara langsung.

“Iran diserang oleh dua negara bersenjata nuklir—AS dan Israel—dengan dukungan politik dan logistik dari pemerintah Eropa,” katanya.

“Tujuan mereka adalah untuk mematahkan tekad Iran dan memaksa Iran menyerah setelah puluhan tahun perlawanan. Mereka gagal.”

Penolakan terhadap IAEA dan Grossi

Dalam perkembangan lain, Iran melarang Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, masuk ke wilayahnya sebagai respons terhadap resolusi lembaga tersebut yang menuduh Iran tidak mematuhi kewajiban nuklir.

Langkah ini diperkuat oleh parlemen Iran yang telah mengesahkan rancangan undang-undang untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA, yang kemudian telah disetujui Dewan Konstitusi.

“Resolusi tersebut memberikan perlindungan politik bagi agresi Israel,” ujar Araghchi.

“IAEA telah kehilangan kredibilitas, dan Grossi tidak diterima di Iran untuk saat ini.”

Langkah Hukum terhadap Israel dan AS

Sebagai bagian dari respons diplomatik, Iran sedang menempuh jalur hukum internasional guna menuntut pertanggungjawaban Israel dan Amerika atas dampak perang.

Departemen Urusan Internasional Kementerian Luar Negeri dan Departemen Hukum Kantor Kepresidenan telah mulai mengumpulkan bukti kerugian, baik secara materiil maupun korban jiwa, untuk diajukan ke PBB.

“Proses ini rumit dan akan memakan waktu, tetapi saat ini sudah berjalan,” kata Araghchi, sembari menambahkan bahwa upaya ini mendapat dukungan penuh dari Pemimpin Revolusi Islam.

Wakil Menteri Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh, mengonfirmasi bahwa tuntutan ganti rugi terhadap kedua negara agresor sedang diproses secara aktif.

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved