Berita Nasional
Said Didu Bongkar Sosok Mafia Tambang Nikel di Raja Ampat: Jangan Jokowi Semualah
Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat.
"Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua," ujarnya.
"Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini," tegasnya.
"Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini," ucapnya berkali-kali.
Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.
"Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua," jelasnya.
Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhud Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.
"Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN."
"Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan," tegas Said Didu.
"Bahlil juga harus bertanggungjawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhud ke Bahlil mulai 2022," jelasnya.
Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.
Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk meng-audit semua yang dilakukan oleh Bahlil.
Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.
Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.
Hasilnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut.
Di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
Artikel sudah tayang di WARTAKOTALIVE.COM
(*/ Tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Tunjukkan Ijazah Aslinya, Hakim MK Arsul Sani Sadar Tak Bisa Laporkan Pencemaran Nama Baik |
|
|---|
| AKHIRNYA Hakim MK Arsul Sani Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik, Bantah Tuduhan Palsu |
|
|---|
| Menteri UMKM Hapus Thrifting, Utamakan Brand Lokal dan Rombak Dagangan Pakaian Bekas Pasar Senen |
|
|---|
| Harta Kekayaan Hakim MK Arsul Sani yang Dituding Gunakan Ijazah Palsu |
|
|---|
| Hakim MK Arsul Sani Diduga Pakai Ijazah Palsu, MKMK Segera Umumkan Hasil Pendalaman ke Publik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/didu-jokowi-tribunmedan1.jpg)