Medan Terkini

Uang Sekolah SMA dan SMK di Sumut akan Digratiskan, Kadis Pendidikan: Berlaku di Tahun Ajaran Baru

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan akan menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri di Tahun Ajaran Baru.

|
Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/ANISA RAHMADANI
UANG SEKOLAH: Gubernur Sumut Bobby Nasution saat diwawancarai beberapa waktu lalu. Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan akan menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri di Tahun Ajaran Baru periode 2025-2026 ini.  

Dikatakan Alex, saat ini sistem program belajar lima hari masih  dalam kajian oleh pihaknya.

"Insyaallah tahun ini sedang kita buat nanti kajiannya supaya bisa dilaksanakan paling cepat di tahun ajaran berikutnya, berarti tahun ajaran 2026/2027," jelasnya. 

Disinggung, apa yang menjadi dasar penerapan sekolah lima hari, Alex mengatakan berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata di Sumut.

"Ini berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi di Sumut," ucapnya. 

Namun wacana sekolah 5 hari ini menuai prokontra.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara akan memanggil Dinas Pendidikan agar menjelaskan kebijakan lima hari sekolah di tingkat SMA, SMK dan SLB pada tahun ajaran baru 2025-2026.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri Akbar, menyoroti soal program belajar mengajar lima hari di Sumut. 

Dikatakannya, sebagai mitra kerja, sampai saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum ada membicarakan kebijakan itu kepada lembaganya.

"Terkait program ini ya, kita melihat sejauh ini masih pandangan pribadi masing-masing. Jadi belum ada pandangan kelembagaan. Tapi, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari," kata Fajri.

Kebijakan ini sangat penting dibicarakan bersama Komisi E, mengingat tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi atau Juli 2025.

Namun melihat kondisi ini, Fajri menilai, terkadang lembaganya seperti dipaksa untuk menerima hasil tanpa mengetahui mekanisme.

"Nggak boleh begitu. DRPD ini harus tahu apa yang menjadi rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan harus kita bahas bersama," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut Fajri, hari libur semakin lama justru membuka peluang terjadi kegiatan yang tidak positif. Bila dilihat kondisi saat ini, pelaku kekerasan itu paling rentan anak SMA.

"Kalau kita tadi bicara tentang SD, sekolah lima hari, mungkin bisa efektif. Tapi kalau SMA atau SMK, saya pribadi kurang yakin, saya kurang setuju," jelasnya.

Bobby: Sekolah Bukan Penitipan Anak 

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyoroti pro dan kontra nya program belajar mengajar lima hari yang akan diterapkan pada Tahun Ajaran baru periode 2025-2026.   

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved