Rapidin, Anggota DPR RI Soroti Pengalihan Fungsi Lahan Hutan Tele ke PT JCO: Kembalikan ke Rakyat

"Sejarah Tele mennorehkan bahwa semua pemberian izin di kawasan ini baik untuk peternakan, perkebunan, maupun taman bunga tidak pernah berhasil karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Pengalaman menunjukkan bahwa motivasi utama pengusaha adalah menikmati tegakan kayu alam yang ada di APL Tele dengan dalih land clearing," ujarnya.

Wilmar menegaskan, kawasan tersebut adalah penyangga bagi kelestarian sungai-sungai sekitar dan Danau Toba. Kawasan ini juga merupakan habitat pohon dan binatang endemik Batak.

"Lagi pula, kawasan itu harus terlebih dahulu memiliki Perda peruntukan. Dan Perda itu harus berdasarkan prinsip ESG dan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent),"tegasnya.
 
Lanjut Wilmar, pengelolaan harus melihat FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) adalah prinsip yang menekankan pentingnya memperoleh persetujuan dari masyarakat adat atau lokal sebelum dilakukan proyek yang dapat memengaruhi hak-hak mereka.

Wilmar menuturkan kalau pun ada penyerahan tentu harus melalui beberapa tahapan seperti, Free (Bebas) tanpa tekanan atau manipulasi.

Prior (Sebelum) persetujuan diberikan sebelum kegiatan dimulai dan Informed (Terinformasi) artinya masyarakat mendapat informasi lengkap dan akurat serta Consent (Persetujuan) juga harus diberikan secara sukarela.

Lebih jauh Wilmar menyampaikan, selain itu juga harus melindungi hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi. Menghindari konflik sosial dan hukum. 

"Kawasan itu adalah jantung Danau Toba. Tak ada kata terlambat. APL Tele dan kawasan lain harus dikelola berdasarkan perda yang sah dan prinsip-prinsip keberlanjutan,"kata Wilmar menutup pernyatannya.(Jun-tribun-medan.com).