Inilah 4 Perusahan Tambang Nikel Raja Ampat Dicabut Izinnya Oleh Prabowo

Sebuah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @digitalnews.co.id tengah ramai diperbincangkan publik.

Dalam video tersebut, seorang perempuan Papua secara lantang mengungkap dugaan praktik membayar emak-emak untuk menyambut kedatangan pejabat di Raja Ampat.

Perempuan yang mengaku sebagai peranak Raja Ampat ini mempertanyakan keaslian dan ketulusan dalam penyambutan yang dilakukan.

Ia juga mengkritik narasi “Raja Ampat Papua Baik-Baik Saja” yang kerap digaungkan, namun menurutnya tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

“Tong juga perempuan peranak Raja Ampat (Wamena).

Mahkota kehormatan perempuan Papua adalah rambut keriting, rambut bergelombang, bahkan rambut lurus tapi harus memiliki marga orang Papua,” tegasnya dalam video tersebut.

Perempuan ini menyoroti penggunaan simbol budaya Papua, seperti mahkota Cenderawasih berbulu kasuari dan atribut tradisional lainnya, yang menurutnya hanya dijadikan pajangan saat kunjungan pejabat tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai budaya asli.

Ia juga mempertanyakan penggunaan atribut seperti ikat kepala kain merah yang dinilainya tidak berasal dari budaya Papua. “Tolong yaa, yang punya budaya ikat-ikat kain merah di kepala itu, budaya dari mana?” tanyanya menutup video.

Bupati Raja Ampat Buka Suara 

Pemerintah menegaskan, aktivitas tambang nikel yang dilakukan PT Gag Nikel (PT GN) di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski legal, publik tetap menyoroti dampak lingkungan dari tambang terbuka di wilayah Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut dan daratan paling kaya di dunia.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, pada Senin (9/6/2025) menyampaikan bahwa masyarakat Pulau Gag tidak ingin tambang milik PT Gag ditutup.

"Saya dapat pesan dari masyarakat Pulau Gag Nikel untuk sampaikan kepada Bapak Menteri Bahlil, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang itu, yang masyarakat inginkan itu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyatakan bahwa masyarakat adat telah menyetujui kegiatan penambangan nikel. 

"Jadi ini masyarakat-masyarakat adat yang punya wilayah-wilayah ini benar mereka sudah tanda tangan persetujuan," katanya dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (10/6/2025).