RESPONS Gubernur Dedi Mulyadi Dilaporkan Warga ke Bareskrim terkait Program Barak Militer Siswa

Ia juga mengaku melampirkan bukti berupa pemberitaan media hingga sejumlah video terkait program pengiriman siswa ke barak tersebut.

“Bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer Dedi Mulyadi.”

Adhel mengatakan, dalam laporannya, dia memasukkan pasal 76 H Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Sebetulnya salah satu pasal yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Pasal 76 H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer,” jelasnya.

Ia berpendapat program pengiriman siswa ke barak tersebut berbau militer dan melibatkan anak-anak.

“Itu pidana. Ancaman hukumannya lima tahun. Ini kan sudah bau-bau militer dan melibatkan anak-anak,” ungkapnya.

Baca juga: KILAH Bahlil Sebut Tambang Nikel Raja Ampat Jaraknya 30-40 KM dari Daerah Pariwisata

Saat ditanya mengenai apakah ada keluhan dari siswa terkait program pengiriman ke barak militer, Adhel mengatakan keluhan dari siswa bukan bagian dari pembuktian.

“Karena ini kan terkait dengan pidana, maka keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan.”

Baca juga: Prediksi Eks Ketua MK Pemakzulan Wapres Gibran Bakal Kandas, Alasannya? Tanggapan Jokowi

(*/ Tribun-medan.com)

Sumber artikel: tribunnews.com/WartaKota 

Baca juga: Setelah Tijjani Reijnders Tinggalkan AC Milan, Kini Rafael Leao yang Dikabarkan ke Bayern Muenchen

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan