RESPONS Gubernur Dedi Mulyadi Dilaporkan Warga ke Bareskrim terkait Program Barak Militer Siswa

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah tanggapan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Warga mempermasalahkan program barak militer siswa yang digagas Dedi Mulyadi.

Seperti diberitakan, seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, mengadukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Prediksi Eks Ketua MK Pemakzulan Wapres Gibran Bakal Kandas, Alasannya? Tanggapan Jokowi

Lewat Instagram miliknya, Sabtu (7/6/2025) Dedi Mulyadi justru menanggapi dengan santai.

Menurutnya pihak yang berusaha mempidanakan dirinya hanya untuk mencari perhatian.

"Saya sampaikan kepada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan kepada diri saya baik kritik, saran, nyinyir atau upaya untuk mempidanakan diri saya gak usah ditanggapi dengan emosi, kita hadapi dengan rilex, mungkin mereka lagi mencari perhatian," kata Dedi Mulyadi.

Ia juga mengatakan alasannya memasukan siswa ke barak militer karena ingin siswa tersebut menjadi anak yang hebat.

"Bagi saya apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai generasi muda karena saya ingin anak-anak mudanya menjadi anak yang hebat mengusai teknologi, industri pertanian dan seluruh profesi lainnya dan itu harus dibentuk harus dibentuk dengan sistem yang hebat," imbuhnya.

Baca juga: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Serukan Fokus Lawan Jepang Usai Dapat Hadiah dari Presiden Prabowo

Dedi Mulyadi Dilaporkan

Sebelumnya, Adhel Setiawan resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, Kamis (5/6/2025).

Dedi Mulyadi dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pengiriman siswa ke barak militer.

Baca juga: Italia Kalah Telak atas Norwegia, Dilibas Erling Haaland dkk 3 Gol Tanpa Balas

“Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri, terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” ucap Adhel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, dikutip dari Kompas TV.

Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaporkan ke Komnas HAM. Sambil menunggu proses ke Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim terkait unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.”

Dalam laporan tersebut, Adhel juga melampirkan sejumlah dokumen, mulai dari kronologi, bukti-bukti, hingga pasal yang diduga dilanggar.

“Pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Kemungkinan dalam seminggu ini nanti ada informasi dari Bareskrim untuk kami datang kembali ke sini untuk gelar (perkara),” imbuhnya.

“Nanti dalam gelar tersebut ditentukan apa saja kekurangannya, bukti apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya, termasuk tindak lanjut dari laporan kami tersebut,” tambahnya.