350 Personel TNI-Polri Amankan Unjuk Rasa Driver Ojol di Kantor Gubernur Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepolisian Resor Kota (Polrestabes) Medan mengerahkan 350 personel untuk mengamanan aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan pada Selasa (20/5/2025).

Pengamanan demo driver ojol melibatkan tim gabungan dari Polri, TNI hingga Pemda.

“Untuk personel pengamanan 350. Terdiri dari personel Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, Polsek, TNI, Satpol PP dan Dishub,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Selasa (20/5/2025).

Massa driver ojol  mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara pukul 10.17 WIB. 

Akibat aksi massa ini arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Ruas jalan Diponegoro ditutup, dan para pengendara diarahkan ke Jalan Kartini.

“Guna menghindari kemacetan di depan kantor Gubernur, kami menerapkan pengalihan arus menuju jalan Kartini,” kata Gidion.

Kemudian tepat pukul 11.06 WIB, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution keluar dari kantornya untuk menemui para pengunjuk rasa.

Di atas mobil komando, Bobby Nasution mengatakan ia telah menerima aduan dan tuntutan para driver ojol dan berjanji akan membicarakan kepada yang berkepentingan.

“Saya sudah melihat dan mengetahui tuntutan bapak ibu semua, kita akan melihat sampai sejauh mana tuntutan ini dipenuhi oleh penyedia layanan ojol,” kata Bobby Nasution.

Aksi demo berlangsung dengan aman hingga pukul 12.30 WIB, massa pun berangsur-angsur meninggalkan lokasi dan lalu lintas kembali normal.

Ratusan Driver Ojol Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa, Berikut 4 Tuntutannya

Ratusan massa yang terdiri dari Gabungan Komunitas-komunitas Ojek Online Medan-Sumatera (Godams) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (20/5/2025).  

Pantauan Tribun Medan, ratusan ojol ini datang menggunakan kendaraan masing-masing. 

Setibanya di Kantor Gubernur Sumut, mereka memarkirkan kendaraan di sisi kanan dan kiri Jalan Imam Bonjol.

Sebelum menyampaikan aspirasi, mereka pun serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kanto Gubernur Sumut.  

Selain itu para massa ini pun sebagian dihadiri oleh driver ojol perempuan. 

Selain itu, seratusan massa ini membawa beragam poster sindiran dan tuntutan para ojek online. 

Diantara poster itu mereka menyindir aplikator yang tal memikirkan para mitranya. 

"Aplikator rakus, ingat rahasia ilahi, ongkos hemat aplikator laknat dapur kiamat, Penjahat masa kini bernama aplikator," beberapa tulisan poster yang mereka bawa ke Kantor Gubernur Sumut.
 
Selain itu, mereka meminta agar tarif sewa lebih manusiawi. 

"Gaya elit naikkan tarif sulit dan kami butuh tarif yang manusiawi," tulisan dalam poster tersebut. 

"Aplikator bohong, aplikator bohong," teriak para massa driver Ojol. 

Ketua Koordinator Godams Zubir menjelaskan, aksi hari ini sebagai bentuk aksi damai secara serentak di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.  

"Saya sampaikan di tahun 2025, ojol di seluruh Indonesia melaksanakan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," jelasnya seusai aksi unjuk rasa, Selasa (20/5/2025)

Diterangkannya, tuntutan yang disampaikan pihaknya pun sama dengan tuntutan ojol di seluruh Indonesia. 
 
"Di sini kami menyampaikan tuntutan yang sama. Kita memohon pemerintah pusat untuk memberikan solusi dan memberikan payung hukum untuk para ojol. Sebab banyak aplikasi yang merugikan driver," jelasnya.

Dikatakannya, satu di antara tuntutan itu ialah, mereka meminta pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai regulasi untuk payung hukum.

"Ini hari Kebangkitan Nasional, untuk itu kami akan menyampaikan empat tuntutan untuk bergerak serentak menyampaikan aspirasi terkait carut marutnya pengawasan bisnis transportasi berbasis online di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, kata Zubir, sistem kerja driver ojek online sangat merugikan masa.

"Untuk itu,kami harap tuntutan ini bisa tersampaikan dan disetujui baik aplikator dan pihak pemerintah," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, para massa telah bubar, dan Jalan Pangeran Diponegoro  telah dibuka kembali.

Berikut empat tuntutan yang disampaikan para ojol hari ini : 

1.Terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai regulasi untuk payung hukum ojol 

2. Penghapusan Program Instant Aplikator (Aceng, Slot, Bike Hemat, Hub, Someday, Gabung, dan lain-lain) yang merugikan mayoritaa driver.

3.Potongan aplikasi berdasarkan Permenhub Nomor 667 tahun 2022.

4.Jaminan Perlindungan dan Keselamatan.

(cr9/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan