BERSAMA Gubernur Sumut, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Aset Pemkab Pakpak Bharat

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se-Sumut bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/5/2025).

Rapat ini mengenai pembahasan tentang penyelesaian masalah-masalah pertanahan di Sumatera Utara.

Beberapa isu penting pertanahan dibahas dalam rapat ini, di ataranya mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, tanah tersebut tidak lagi milik PTPN. 

Saat ini tanah tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas, maka pemberian tanah menjadi wewenang Kementerian ATR BPN.

"Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan.

Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat, sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat tapi malah tidak mendapat,"ucap Nusron Wahid.

Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pada rapat tersebut juga dibahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan.

Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution.

Ia juga akan mencari pola penyelesaiannya.

"Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi,"kata Nusron kemudian.

Rapat tersebut juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumatera Utara.

Saat ini, dari total 4 juta hektare tanah, sekitar 54 persen atau 2 juta hektare yang belum tersertifikasi.

Dalam empat tahun ke depan, Nusron Wahid menargetkan tanah yang sudah terserfitikasi mencapai 70 persen.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut disambut baik Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.