4.131 Honorer Deli Serdang Ikuti Seleksi PPPK

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Sebanyak 4.131 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Deli Serdang mengikuti seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Mereka berstatus tenaga guru dan juga tenaga teknis.

Pelaksanaan seleksi ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mulai dari 5 hingga 10 Mei di Aula Sisingamangaraja, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Bunga Raya, Medan.

Seleksi dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT). 

Informasi yang dihimpun pelaksanaan seleksi ini diikuti oleh tenaga honorer yang sudah masuk data Base BKN.

Untuk yang guru formasinya sebanyak 60 dan masuk tahap I untuk 2024 sementara untuk yang tenaga teknis belum ditetapkan dan masuk tahap II.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang, Abduh Rijali Siregar mengatakan untuk formasi guru mulai dari guru agama hingga bidang studi.

"Kalau untuk yang tenaga teknis ini merupakan formasi tambahan karena pada tahap I kita nggak ada membuka untuk tenaga teknis.

Intinya mereka semua disuruh untuk mengikuti ujian semua supaya terpenuhi syarat. Karena syarat untuk diangkat PPPK paruh waktu harus pernah mengikuti PPPK atau CPNS," ujar Abduh, Rabu (7/5/2025). 

Abduh menyebut berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pegawai Pemerintah hanya terdiri dari PNS maupun PPPK.

Untuk penyelesaian tenaga honorer ini makanya dilakukan seleksi.

Formasi tambahan dilakukan untuk bisa menampung semua yang belum pernah ikut PPPK maupun belum pernah ikut CPNS. 

"Untuk penyelesaian (tenaga honorer) ini kan harus ditampung semua dia, supaya jadi ASN walaupun ada yang penuh waktu dan paruh waktu.

Minimal mereka ini ditampung dululah makanya harus ikut ujian sekarang ini. Kalau yang kemarin sudah ikut tes CPNS di tahun 2024 sudah memenuhi kriteria makanya sekarang nggak diikutkan seleksi lagi," kata Abduh. 

Mengenai formasi untuk tenaga teknis disebut Abduh akan disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah dan pengangkatannya akan dilakukan secara bertahap.