KRITIK Cak Imin Soal Wacana Dedi Mulyadi Beri Bansos Syarat Vasektomi: Jangan Bikin Aturan Sendiri!

Ditentang Komnas HAM

Wacana Dedi Mulyadi memberi bansos dengan syarat vasektomi atau KB pria ditentang Komnas HAM. 

Wacana ini menjadi perbincangan para Komnas HAM. 

Pihak yang menolak, memandang KB vasektomi tanpa alasan-alasan yang dibolehkan dalam agama dilarang kecuali untuk alasan-alasan sakitdan sebagainya.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro memandang vasektomi atau apa yang dilakukan terhadap tubuh seseorang adalah bagian dari hak asasi manusia.

Sehingga menurutnya, hal seperti itu tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu (vasektomi) tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi. Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM," ungkap Atnike di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

"Ya, sebaiknya jangan. Pak Gubernur, mohon jangan," lanjut Atnike.

Diberitakan Tribunjabar.di sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS, Siti Muntamah mendukung gebrakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang mensyaratkan Keluarga Berencana (KB) bagi setiap penerima bantuan pemerintah.

Selama ini, kata dia, pertumbuhan manusia di Jabar relatif tinggi.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan mulai dari angka kematian ibu dan anak, kemiskinan hingga anak terlantar.

"Tidak masalah anaknya banyak, tapi perhatikan layanan kesehatan dan pendidikannya, jangan sampai anak 10, anaknya malah disuruh jualan di perempatan, kemudian bapaknya tidak kerja," ujar Siti Muntamah pada Rabu (30/4/2025).

Selain itu, kata dia, selama ini biasanya yang didorong melakukan KB adalah ibu-ibunya.

Namun oleh Dedi Mulyadi, kata dia, bapak-bapaknya pun diminta untuk melakukan KB.

"Saya pikir ini sangat bagus untuk melakukan percepatan, kan selama ini yang dilakukan BKKBN penyisiran oleh relawan agar masyarakat ber-KB, tapi itukan lama karena diminta sukarela, tapi kalau sekarang ada barter positif, semoga ini bisa menurunkan kemiskinan di Jabar," katanya.