Banyak Yayasan Bodong Terima Bantuan, Dedi Mulyadi Pangkas Hibah untuk Pesantren, Ingin Lebih Adil

Seperti hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing.

Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar, yang nilai anggarannya juga tak terusik.

Baca juga: Polisi Siantar Barat Sigap Bersihkan Ranting Pohon yang Timpa Jalan di Tengah Hujan Malam

Misalnya untuk Polda Jabar Rp44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp54 miliar.

Dedi Mulyadi beralasan, kebijakan ini adalah bagian dari upaya membenahi manajemen tata kelola hibah yang dianggap ugal-ugalan.

"Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (24/4/2025).

"Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja," imbuhnya. 

Dedi mengaku sudah bertemu dengan Kemenag seluruh Jabar, agar ke depan pemberian hibah ini terdistribusi dengan rasa keadilan.

Baca juga: KALI INI Jokowi Dibela soal Ijazah, PDIP: Siapa yang Menuduh Harus Dia yang Membuktikan

"Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik."

"Jadi, pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag," kata Dedi.

Selama ini, kata dia, bantuan-bantuan hibah yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag selalu pertimbangannya politik.

"Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar, ada yang Rp25 miliar."

"Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar," ucapnya.

Ke depan, Dedi akan mengubah mekanisme penyaluran hibah, karena selama ini dia menganggap banyak yayasan yang menerima hibah, tapi yayasannya bodong.

"Ya, boleh lho saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong."

"Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan," katanya. 

"Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama," pungkas Dedi.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com 

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan