Badan Penghubung Pemprov Anggarkan Rp 48 juta Beli 15 Kue Tart, Begini Tanggapan DPRD Sumut 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga merespon soal  Badan Penghubung Pemerintah Provinsi  Sumut yang hendak membeli 15 kue tart  menggunakan APBD sebesar Rp 48 juta lebih

Dijelaskan Ikhwan, tak masuk akal jika membeli 15 kue tart seharga Rp 48 juta lebih untuk itu, pihaknya akan mengkonfirmasi hal ini ke pihak Pemprov Sumut. 

Ikhwan tidak mengetahui adanya anggaran untuk membeli 15 kue tart tersebut.

Sebab, rapat anggaran itu diadakan sebelum dirinya   dan anggota DPRD periode 202 dilantik. 

Ikhwan juga mengaku, belum tahu 15 kue tart tersebut untuk kegiatan apa.

Apakah perayaan ulang tahun Pemprov Sumut atau kegiatan lainnya.

"Itu dimana lihat anggarannya, di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ya? Tanggapannya, ya saya kira untuk pembelian 15 kue tart dengan harga segitu tidak masuk di akal," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Minggu (20/4/2025).

Menurutnya anggaran Rp 48 juta lebih itu bukan hanya sekadar kue tart saja. Melainkan untuk satu kegiatan tersebut.

"Dalam rangka apa itu? Perayaan ulang tahun atau apa.  Jadi  kalau saya kira untuk pembelian 15 kue tart anggarannya  Rp 48 juta ngga masuk akal. Tapi  mungkin ada embel embel lain,selain kue tart itu," ucapnya.

Dirinicikannya, misal anggaran Rp 48 juta itu untuk perlengkapan balon, pangungg ataupun bentuk lain dari kegiatan tersebut.

"Jadi enggak secara utuh anggaran itu untuk kue tart saja. Karena kue tart seperti apa yang anggarannya sampai Rp 48 juta," tuturnya.

Dijelaskannya, paling tidak harga satu kue yang paling mahal sering digunakan untuk perayaan kue ultah itu harganya mulai dari Rp 500 ribu-10 juta 

"Setahu saya Kue tart itu paling mahal itu ratenya dimulai dari Rp500 ribu paling mahal Rp 10 juta untuk  buat perayaan besar,"terangnya.

Sejauh ini, karena masih pengurusan baru, kata Ikhwan anggaran tersebut disahkan  oleh pimpinan DPRD yang lama.

"Kami ini masih pengurusan baru, mungkin anggarannya di sahkan oleh pimpinan lama. Saya rasa, kalau  DPRD yang lama mungkin tahu. Mungkin ada juga anggota DPRD yang terlibat dan tidak terlibat dalam rapat anggaran itu," jelasnya.