APBD 2025 Pemko Medan bakal Tersedot Lagi Rp 100 Miliar untuk Lapangan Merdeka yang Karut Marut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mega proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan tak kunjung sepenuhnya bisa rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Diresmikan 19 Februari 2025 oleh Wali Kota lama, namun hingga kini masih material berserakan dan diberi garis kuning pembatas, Selasa (15/4/2025) 

Di tahun 2025, proyek ini bakal menelan anggaran baru, ditaksir mencapai Rp 100 Miliar lagi.

Hal itu terungkap dari hasil penelusuran di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkomedan.go.id yang dilihat Selasa (15/4/2025) oleh Tribun-Medan.com.

Dari LPSE tertera anggaran belanja Kota Medan senilai Rp 2,2 miliar untuk Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Merdeka.

Belanja ini dibuat per tanggal 17/2/2025 di bawah satuan kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikatsru/PKPCKTR). 

"Tender tersebut diikuti 19 peserta. Dimana pemenang tender PT Harawana Consultant yang beralamat di Jalan Purwosari Medan, dengan pengadaan jasa konsultasi," tertera pada LPSE Pemkomedan.go.id

Selain itu belanja besar ditambah Pemko Medan dari satuan Dinas PKPCKTR Rp 78,520 Miliar untuk jasa konstruksi pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Merdeka bersumber APBD 2025.

Ada 51 peserta tender yang mengikuti. 

"Pamenang tender, PT Lestari Nauli Jaya. Alamat Perum Buana Risma JL. Citarum D-21 Kelurahan Jakasampurna Kec Bekasi Barat- Bekasi (Kota)-Jawa Barat," tulis LPSE Pemkomedan.go.id

Di Lapangan Merdeka Medan saat ini kondisinya terlibat masih semrawut.

Pecahan batu berserakan bekas galian, pasir ditumpuk pekerja di badan jalan, pekerja juga masih proses (artinya belum layak diresmikan). 

Tak hanya itu, ada kendala protes pekerja yang tidak digaji, haknya tidak diberikan oleh oknum kontraktor bidang lift, eskalator, dan Air Conditioner (AC). Sejumlah mantan pekerja lift, air conditioner (AC) dan eskalator

Lapangan Merdeka Medan yang belum juga mendapatkan gaji dari mulai bulan November 2024 hingga Januari 2025. 

Anggota Komisi II DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini (Fraksi Gerindra), berjanji akan segera evaluasi dan memanggil dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. Dia juga menyarankan para pekerja yang tidak digaji membuat laporan dan aduan. 

"Akan kita panggil dinas terkait, buat saja surat pengaduan bang, karena itu dasar kita untuk memanggil dinas terkait. Jadi nanti kita bongkar habis apa masalah sebenarnya,” jawab Tia.

Kepada Tribun-Medan.com, para mantan pekerja lift, ac dan eskalator tersebut mengaku sangat dirugikan kontraktor dan dinas penanggungjawab.

Mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi atas apa yang mereka rasakan 

"Kami tidak digaji bang. Kontraktor bermasalah itu dimana-mana. Sudah pernah lapor ke Disnaker gak ada respon. Sebagian kami sudah merantau, gak ada yang diharapkan terus begitu. Buat apa kami kerja gak dibayar," ujar sumber kepada Tribun minta nama dirahasiakan.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan