Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Samosir: Rapidin Simbolon Soroti Korupsi dan Penguatan Nilai Pancasila

"Kita sering berbicara tentang korupsi sebagai tindakan individu, tetapi yang terjadi di Indonesia jauh lebih kompleks. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir elite, yang disebut sebagai oligarki," ungkapnya.

Romo menjelaskan bahwa oligarki adalah suatu sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu.

Mereka mengendalikan sumber daya negara, membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, serta membangun jaringan yang melindungi kepentingan mereka, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

"Ketika kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di antara kelompok tertentu, rakyat hanya menjadi penonton.

Program kesejahteraan seringkali hanya menjadi janji manis tanpa realisasi, sementara segelintir elite terus menumpuk kekayaan," lanjutnya.

Ia menyoroti bahwa dalam banyak kasus, kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tidak lagi berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan atas dasar lobi dan kepentingan pemodal besar.

Hal ini menyebabkan ketimpangan yang semakin parah, di mana orang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil semakin tertindas.

"Kita melihat bagaimana kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan segelintir orang. Contohnya, sumber daya alam kita yang melimpah justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar dibandingkan oleh rakyat sendiri," tambahnya.

Pemaparan Dr. Rima Agustina: Memperkuat Implementasi Pancasila

Sementara itu, Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM, selaku Wakil Kepala BPIP RI, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi yang dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap lini pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.

"Pancasila adalah dasar negara yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan kita. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ketimpangan sosial, korupsi, dan praktik oligarki yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Dr. Rima menyoroti bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, khususnya korupsi dan ketidakadilan sosial, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat sejak dini.

Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika di sekolah-sekolah, kampus, serta lingkungan kerja, agar generasi mendatang dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan politik yang adil. Jika kita benar-benar mengamalkan Pancasila, maka tidak ada ruang bagi oligarki dan korupsi dalam pemerintahan," tegasnya.