Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Samosir: Rapidin Simbolon Soroti Korupsi dan Penguatan Nilai Pancasila

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Samosir pada Sabtu (15/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sambutannya, Rapidin menekankan bahwa lunturnya nilai-nilai Pancasila dan kecintaan terhadap NKRI menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi serta ketimpangan sosial di Indonesia.

Menurutnya, jika nilai-nilai kebangsaan ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi, dapat ditekan secara signifikan.

"Empat Pilar MPR RI memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Anggota DPRD Sumut Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir, kader PDI Perjuangan, Forkopimca, serta warga sekitar dan Romo RP Dr Johannes Haryatmoko SJ.

Selain itu, hadir juga Kalapas Pangururan, Jeremia Leonta, Wakil Kepala BPIP RI Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM, serta Romo yang turut menyampaikan pandangannya mengenai penguatan nilai kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pangururan, Jeremia Leonta, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan wawasan yang sangat berharga, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, penerapan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam sistem pembinaan di Lapas Pangururan dapat membantu warga binaan memahami makna kebangsaan yang sesungguhnya.

"Kami di Lapas Pangururan berkomitmen untuk menerapkan hasil sosialisasi ini dalam program pembinaan di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Lapas Pangururan. Harapannya, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan edukasi kebangsaan sehingga saat bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan semangat nasionalisme yang lebih kuat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi pegangan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, agar tidak ada stigma negatif yang berlebihan terhadap mantan warga binaan yang ingin kembali hidup bermasyarakat.

"Warga binaan adalah bagian dari masyarakat kita yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pancasila mengajarkan kita untuk mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi semua," tambahnya.

Romo: Korupsi dan Oligarki, Ancaman bagi Demokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Romo menyampaikan pemaparan yang mendalam tentang bagaimana korupsi dan oligarki telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, korupsi tidak lagi sekadar masalah moralitas individu, tetapi sudah menjadi sistem yang mengakar kuat dalam berbagai aspek pemerintahan dan bisnis.