Dilaporkan Dedi Mulyadi, Nasib Pemilik Sertifikat Tanah di Sekitar Sungai, Menteri ATR Beri Solusi

"Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya mau ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Tiktok-nya, Senin (10/3/2025).

"Tapi alat berat nggak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah," lanjutnya.\\Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa adanya pembebasan lahan.

Kendati begitu, dengan temuan ini, Dedi Mulyadi berencana bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahin guna membahas tata ruang wilayah tersebut.

Menurut perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang turut hadir di lokasi, tanah di daerah aliran sungai (DAS) awalnya merupakan milik sungai.

"Berarti berubah jadi perorangan," tegas Dedi Mulyadi, menyoroti persoalan sertifikasi lahan di kawasan yang seharusnya tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Dedi Mulyadi menekankan, jika terdapat kekeliruan dalam riwayat tanah, maka BPN memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikat tersebut.

Gubernur membandingkan kasus ini dengan sertifikasi laut yang sebelumnya sempat menjadi polemik.

"Kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan, ya cabut, karena ini jadi milik perorangan dan ini jangan dibiarkan, jangan hanya ngomong soal bencana," kata Dedi Mulyadi.

Ia menyoroti dampak besar dari alih fungsi lahan ini, terutama terkait risiko banjir yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian lebih dari Rp 3 triliun.

"Kerugian akibat banjir lebih dari Rp 3 triliun," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa tahun ini harus menjadi tahun introspeksi dalam pengelolaan tata ruang termasuk meninjau kembali sertifikasi tanah di kawasan sungai.

"Tahun ini adalah tahun tobat, termasuk tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai," ujar Dedi.

 (*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel