Marak BBM Oplosan yang Buat Resah, DPRD Sumut Desak Kepolisian untuk Gencar Lakukan Pengecekan SPBU

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- DPRD Sumut mendesak pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengecekan  terhadap seluruh Stasiun  Pengisian Bahan Bakar  Umum (SPBU). 

Hal itu dikarenakan, marak dan terungkapnya kasus pengoplosan bahan bakar terhadap kendaraan yang membuat resah masyarakat Sumut.

Komis A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak  PT Pertamina dan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Sumut. 

Zeira mengatakan, kasus pengoplosan bahan bakar ini bukan hanya terjadi di Kota Medan, namun sejumlah Kabupaten Sumut juga ditemukan kasus yang serupa.

"Kami selaku komisi A, akan ada wacana pemangilan terhadap pihak PT Pertamina Wilayah  sumbagut, dan tentunya stakeholder Pemprov yang mengawasi permasalahan ini  yaitu Disperindag Sumut," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Senin (10/3/2025). 

Zeira menjelaskan, pihaknya juga akan merencanakan untuk  melakukan sidak bersama Disperindag dan kepolisian

"Pasti ada rencana untuk melakukan sidak bersama pihak pemerintah dan kepolisian.  Karena ini cukup meresahkan masyarakat," ucapnya.

Menurutnya atas kejadian ini,  membuat kepercayaan masyarakat terhadap PT Pertamina sedikit berkurang.

"Makanya kita akan gerak cepat untuk segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dan melakukan sidak. Kita ingin kembalikan kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Menurutnya,  pengoplosan minyak ini sudah lama dan sering terjadi. Hanya saja, puncak ketahuannya itu saat ini.

"Ini sudah lama terjadi.  Ini seperti gunung es yang sudah lama dan puncaknya beberapa bulan terakhir. Karena kejadian oplosan bahan bakar, bukan hanya terjadi  di Medan, tetapi di beberapa daerah di Sumut seperti di Labura dan lain-lain," ucapnya. 

Untuk itu, ia berharap, Pertamina untuk segera melakukan pembersihan dalam kasus ini.

"Segera untuk dilakukan pembersihan supaya  kepercayaan masyarakat cepat kembali. Mungkin pihak Pertamina bisa melakukan tindakan tegas seperti pencopotan izin usaha," terangnya.

"Saya rasa ini kan pertamina sebagai regulator seharusnya   berperan aktif dalam hal pengawasan BBM yang dioplos mulai dari  pertalite, pertamax., dexlite dan solar. Ini  sangat meresahkan masyarakat konsumen pertamina," ucapnya. 

Sebab, apabila tidak ada tindakan tegas, maka pengoplosan akan terus terjadi.