Rapidin Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Sibolga: Korupsi Merajalela karena Luntur Cinta pada Pancasila

"Kami sebagai masyarakat kecil bertanya-tanya, apa sebenarnya manfaat pejabat bagi rakyat? Kami tidak tahu siapa yang bisa dijadikan panutan secara moral dan etika saat ini," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang visi Indonesia Emas 2045.

"Jangan-jangan di tahun 2045 nanti, yang kita dapat bukanlah kejayaan, melainkan kegelapan," katanya.

Halawa, warga lainnya, berharap Rapidin dapat memperjuangkan agar sosialisasi 4 Pilar ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata.

"Kami ingin tahu, apa yang bisa kami lakukan? Kami berharap ada stimulus aksi yang konkret, agar kita bisa mengingatkan pemerintah, baik di pusat maupun daerah," ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi Sibolga yang semakin tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, termasuk ruang terbuka hijau yang kini semakin berkurang.

Ridwan Siagian, warga lainnya, menyatakan bahwa sosialisasi tentang 4 Pilar sudah sering dilakukan selama lebih dari satu dekade, tetapi kondisi negara tidak kunjung membaik.

"Jadi kalau ada pejabat yang bilang 'kau yang gelap', tolong sampaikan bahwa undang-undang aset harus segera disahkan. Jangan hanya bicara keras, tetapi tidak ada tindakan nyata," tegasnya.

Ia juga meminta Rapidin menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan bangsa.

"Masyarakat sudah muak. Harapan kami, sebagai anggota DPR RI, bapak harus menyuarakan ini," tambahnya.

Donni Simatupang, peserta lain dalam dialog ini, mengungkapkan ketertarikannya terhadap pandangan Rapidin tentang kondisi negara.

"Kalau kita perhatikan, memang negara ini sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika masyarakat atau mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo," katanya.

Namun, terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor, Donni menyatakan ketidaksetujuannya.

"Tuhan yang menentukan hidup dan mati seseorang. Selain itu, hukuman mati juga tidak terbukti efektif dalam memberantas korupsi," ujarnya.

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Sorta Ertaty Siahaan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan infrastruktur dan kesulitan nelayan dalam memperoleh bahan bakar dengan mendatangi instansi terkait.