Partai Buruh Sumut Minta Gubsu Antisipasi PHK Massal jelang Idul Fitri, Begini Kata Pengamat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin merespon soal Aliansi Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang meminta Gubernur Sumut Boby Nasution untuk mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal jelang Lebaran Idul Fitri.

Menurut Gunawan, PHK massal ini sebenarnya merupakan bentuk frustasi pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi perusahaan.

" Pelaku usaha pada dasarnya tidak ada yang menginginkan usahanya mengalami kebangkrutan atau tutup yang memicu terjadinya PHK. Dan memang peningkatan pengeluaran pelaku usaha saat menjelang hari besar tertentu seperti jelang idul fitri alami peningkatan," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, hal yang wajar jika para buruh memiliki kekhawatiran akan di PHK massal menjelang Idul Fitri.

"Seperti adanya pembayaran bonus atau THR yang kerap disiasati dengan langkah efisiensi. Nah disini kekuatiran akan terjadinya PHK muncul," terangnya.

Untuk itu, kata Gunawan ada dua upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya PHK massal. 

 "Untuk menghindari terjadinya PHK masal bisa dilakukan dengan dua kebijakan yang berorientasi pada kebijakan jangka pendek dan jangka panjang," jelasnya

Untuk jangka pendek, kata Gunawan pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak, retribusi atau bentuk kebijakan lain yang sifatnya meringankan beban pelaku usaha. 

"Saya menyarankan sebaiknya jika pelaku usaha yang berencana mem PHK karyawannya segera hubungi dinas terkait. Langkah ini membuka ruang dialog atau negosiasi antara pelaku usaha, pemerintah dan pekerja," ucapnya.

Dijelaskannya, sementara untuk Kebijakan jangka panjang yang bisa dilakukan adalah memperbaiki iklim investasi di wilayah Sumut.

"Ini tidak mudah dan sifatnya relatif. Artinya disaat iklim investasi global mengalami masalah seperti saat ini. Dimana perang dagang tengah memanas. Sebaik apapun iklim investasi di Sumut akan terihat kurang menarik karena pengaruh memburuknya iklim investasi dunia,"tuturnya.

Diterangkannya, upaya dalam memperbaiki iklim investasi harus tetap dilakukan dalam jangka panjang, apapun tantangannya.

" Dan tantangan ekonomi Sumut ada disitu. Kondisi ekonomi eksternal yang memburuk memicu terjadinya tekanan ekonomi di Sumut. Dimana ekspor berpeluang melambat dan mengancam perlambatan ekonomi sumut,"ucapnya.

Apalagi saat ini, diperparah dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah yang turut kian membuat beban pembangunan ekonomi sumut bertambah.

" Dan tentunya memicu terjadinya PHK pada sejumlah sektor seperti hotel, restoran, serta sejumlah lapangan usaha lain seperti perdagangan besar dan eceran,"jelasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut Boby Nasution bisa mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal jelang Lebaran Idul Fitri.  

Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, kekhawatiran itu muncul dikarenakan, dalam kurun beberapa bulan terakhir marak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar besaran di wilayah Industri di Indonesia.

Menurut Willy, alasan pengusaha melakukan PHK buruh karena ekonomi anjlok, adalah untuk menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh menjelang hari raya Idul Fitri nanti.

"PHK Masal terjadi dimana mana, di Sumut adalah wilayah basis industrinya besar, artinya buruh banyak disini, kita minta Gubsu baru pak Bobby Nasution peka terhadap kondisi para buruh di Sumut, antisipasi segera PHK Masal di Sumut," Ucapnya, Sabtu (8/3/2025).

Willy menyampaikan, ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah Sumut dalam mengantisipasi PHK.

"Diantaranya mengajak dialog para pengusaha, melakukan monitoring masalah yang dihadapi perusahaan, memberikan bantuan, kepastian dan kemudahan berusaha kepada pengusaha yang memang mengalami krisis keuangan dan operasionalnya," jelasnya.

selain itu Kata Willy, pemerintah juga bisa mengeluarkan regulasi yang dapat membantu dunia usaha dan buruh agar tetap berjalan dengan baik.

Dicontohkannya, regulasi itu dibuat dalam bentuk Perda Ketenagakerjaan, dan regulasi ekonomi untuk rakyat Sumut pada umumnya.

"Sedangkan untuk antisipasi PHK Masal, Prmprov harus buat satgas khusus PHK, dan membuka posko pengaduan PHK buruh di setiap daerah di Sumut selain Disnaker masing-masing,"tuturnya

Tidak hanya itu, Willy juga berharap Boby Nasution dapat memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Sumut.

"Hingga saat ini pengangguran masih sangat tinggi, selain pekerja pemula dan pekerja korban PHK yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya," jelasnya.

Willy juga meminta, Bobby bisa tuntaskan masalah pengangguran di Sumut.

"Sekarang banyak pengangguran tidak tau mau kerja dimana, perusahaan justru banyak mengurangi tenaga kerja, untuk itu Boby juga harus bisa tuntaskan masalah pengangguran di Sumut,"ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Ismael Sinaga tak merespon konfirmasi Tribun Medan hingga berita ini diterbitkan.

 (Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan